Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan langkah nyata dalam mendorong ekonomi inklusif melalui penandatanganan Surat Komitmen Kerja Sama Usaha (SKKU) antara 18 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan sejumlah perusahaan swasta dari sektor tambang, mineral, dan sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penandatanganan ini berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (17/4/2025).
Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji yang membuka acara ini menyatakan bahwa kemitraan ini merupakan bagian dari program kerja Jospoll, yang bertujuan memperkuat iklim investasi dan memperluas jaringan usaha pelaku UMKM lokal.
“Program Jospoll memudahkan investasi. Kita dorong 1.000 UMKM dalam setahun ini tumbuh di Kaltim. Kalau dari potret yang ditampilkan Kutai Kartanegara saja sudah sangat menjanjikan,” kata Seno Aji optimis.
Dalam kesempatan tersebut juga digelar sosialisasi Permen Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022, yang menjadi dasar hukum kemitraan antara usaha besar dan pelaku usaha kecil, koperasi, serta BUMDes.
Kepala DPMPTSP Kutai Kartanegara, Alfian Noor, melaporkan bahwa nilai kerja sama antara 19 perusahaan besar dan 116 UMKM di Kukar hingga 2025 telah mencapai Rp183,284 miliar. Angka ini dinilai sebagai indikator kuat bahwa kemitraan strategis mampu memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau 116 UMKM bisa hasilkan Rp183 miliar, coba bayangkan potensi jika kita bina hingga 1.000 UMKM. Luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kalimantan Timur,” ujar Seno penuh semangat.
Ia bahkan memproyeksikan bahwa dalam lima tahun ke depan, dengan dukungan program kemitraan dan peningkatan daya saing UMKM, Kaltim bisa menembus APBD lebih dari Rp40 triliun.
“Kemiskinan yang saat ini di angka 6 persen bisa ditekan hingga di bawah 2 persen. Bahkan ke angka 1 koma sekian. Ini adalah bagian dari komitmen kita bersama,” tegasnya.
Program ini diyakini menjadi pilar penting pembangunan ekonomi inklusif di Kaltim, dengan menjembatani kepentingan investasi besar dan kebutuhan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Kolaborasi antara UMKM dan korporasi besar menjadi strategi jitu memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mengurangi kesenjangan.
