SANGATTA (1/11-2017)
Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengaku banyak hal didapat saat mengikuti monitoring dan evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Bupati Kutim. Kepada wartawan, diakui, supervise telah melahirkan pertanyaan Pemkab Kutim yakni “ Kutim mau ke mena ke depan”.
Karena Kutim ingin ada perbaikan yang lebih baik, ujar Kasmidi, kareannya semua pelayanan akan mengarah ke pelayanan on line, dalam angka mempermudah pelayanan termasuk untuk mencegah korupsi. “Kita ingin pencegahan korupsi, maka pelayanan akan mengara ke pelayanan on line. Kita ingin meminimalisir pelayanan dengan tatap muka, yang rentan dengan korupsi,” katanya.
Diakui, tidak hanya pelayanan publik yang harus diperbaiki tetapi APBD Kutim terbuka untuk umum termasuk seperti DPA bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. “Tidak akan ada yang tertutupi, semua orang bisa mengakses, sehingga transparan,” katanya.
Kasmidi menyebutkan, dalam pelayanan masih ada yang memberikan pelayanan manual karena keterbatasan SDSM serta sarana penunjang “Kita akui, masih ada yang manual, tapi ke depan, juga akan on line. Karena semua dilakukan bertahap,” katanya.
Ia menandaskan, Pemkab Kutim terus berupaya melakukan pencegahan terhadap segala bentuk perbuatan aparatur yang mengarah kepada tindak pidana korupsi. “Sekecil apapun, jika sudah mengarah ke korupsi harus dicegah jangan sampai membesar karena bisa merugikan orang banyak,” tandasnya.
Terhadap rencana aksi pemberantasan korupsi yang disupervisi tim pencegahan KPK, ia menaruh harapan dipatuhi semua aparatur pemerintah termasuk masyarakat. “Semua harus jelas dan ada dasar hukumnya, jangan sampai masyarakat dan negara dirugikan,” pesan Kasmidi Bulang.(SK2/SK3)
