![5b312d14-66fc-49e8-9acd-f754ce51dc8b](https://suarakutim.com/wp-content/uploads/2019/08/5b312d14-66fc-49e8-9acd-f754ce51dc8b-640x311.jpg)
SANGATTA (1/8-2-19)
DPRD Kutim hasil Pemilu 2014 yang masa pengabdiannya tinggal 13 hari, terus berburu dengan waktu. Sejumlah Raperda yang diusulkan Pemkab Kutim terutama RPAPBD – Perubahan Tahun 2019, digarap cepat.
Baru sehari Bupati Ismunandar melalui Sekda Irawansyah menyampaikan nota penjelasan RAPBD – P, hari ini, seluruh fraksi menyampaikan pemandangan umumnya. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Yulianus Palangiran, semua fraksi tidak banyak memberikan catatan terhadap RAPBD-P yang mengalami peningkatan pendapatan .
“Kami berharap, RAPBD p yang disampaikan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” kata Harpandi saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi Demokrat.
Hal senada juga diharapkan Hasbullah Yusuf dari PPP, Yusuf Silambi (PDi-P), Didik Prabowo (Gerindra), Sobirin Bagus (NKB), Herlang Mapatiti (NAP) dan Sayid Anjas (Golkar).
Sehari sebelumnya, RAPBD Perubahan Kutim Tahun 2019 setelah disepakati KUA dan PPAS, Selasa (30/7), diusulkan sebesar Rp3,77 Triliun. Sumber APBD-P ini, terang Sekda Irawansyah saat menyampaikan nota penjelasan pemerintah terhadap RAPBD-P Tahun 2019, Rabu (31/7) kemarin, dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp176,32 M, kemudian dana perimbangan Rp2,7 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp898,19 M.
Sementara belanja daerah bertambah Rp286,5 M dari Rp3,5 triliun sehingga menjadi Rp3,79 triliun. Sedangkan pembiayaan daerah, ujar Irawan dalam rapat paripurna yang dipimpin Yulianus Palangiran, diproyeksikan Rp273,5 M. “Terkoreksi Rp164 M yakni Rp141 M semula dari peminjaman pada BPD Jateng dialihkan ke Bank Kaltimtara. Pada RAPBD Perubahan, penerimaan pembiayan diperoleh dari Silpa tahun anggaran 2018 sebesar Rp23,82 M yang merupakan Silpa terarah BLUD, JKN dan Bosnas,” beber Irawan.
Perubahan APBD Tahun 2019 ini dijelaskan untuk memenuhi kebutuhan anggaran Sekretariat DPRD Kutim, Hibah STIPER dan STAIS, Honor Harian Lepas Pasukan Kuning pada Dinas Lingkungan Hidup, BBM dan penambahan operasional sejumlah OPD.(SK4)