SUARAKUTIM.COM; SANGATTA — Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi mengaku jika dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim sebesar Rp2,9 triliun, hanya 25 persen yang telah terserap atau direalisasikan.
Minimnya serapan anggaran tersebut, khususnya pada triwulan I-II, menyebabkan kementerian terkait mengevaluasi Pemkab Kutim. Sebab anggaran daerah masih tersedia di bank, namun realisasinya rendah.
“Nah, dari pihak kementerian (mengatakan) stok (kas daerah, Red) kita aman, tapi serapan anggaran masih minim. Setelah kita koordinasi dengan pihak Bappeda dan BPKAD mengapa bisa begitu, karena dalam proses perencanaan, pelelangan dan lain sebagainya masih dalam tahapan,” kata Rizal Hadi.
Lanjut Rizali, dari progres tahapan dapat diketahui laporan kegiatan yang telah dan belum dilaksanakan serta hal terkait, sehingga tidak menghambat proses dana transfer pemerintah pusat ke kabupaten pada triwulan III.
Di sisi lain, ia juga berharap penyusunan program maupun kegiatan dari masyarakat, ketika disandingkan dengan usulan dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang termaktub dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tidak mengalami bongkar pasang.
“Karena dengan sistem informasi pemerintah daerah saat ini tidak memungkinkan itu, kita di bawah pengawasan pusat terutama pihak KPK. Jangan sampai perubahan-perubahan di RKPD itu, nantinya menyebabkan progam di OPD tidak berjalan normal maupun lancar,” pungkasnya.(Adv/Red/Win)
