SuaraKutim.com, Sangatta – Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kutai Timur, Faizal Rachman, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan.
Dalam pernyataannya, ia bahkan menyebut bahwa tagar “Ganti Bupati” bisa saja muncul untuk pemilihan tahun 2024. Jika PR yang berujung pada tingkat kesejahteraan masyarakat itu tidak segera diatasi.
Hal tersebut disampaikannya dalam sidang Paripurna ke-18 DPRD Kutim. Faizal Rachman menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur yakni tahun 2023 sebesar 5,9 triliun, dan target tahun 2024 justru dinaikkan menjadi 8,1 triliun. Namun tidak berdampak signifikan terhadap pelayanan dan pembangunan di Kutai Timur.
“Tidak malu kah kita dengan APBD sebesar itu masyarakat Kutai Timur masih harus menderita perjalanan berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk mencetak KTP, akte, dan dokumen administrasi lainnya” ungkapnya, Senin (17/07/23).
Lanjut ia menyatakan keprihatinannya mengenai keadaan masyarakat Kutai Timur yang belum merasakan manfaat dari pembangunan dan program pemerintah. Ia menyebutkan beberapa isu yang dianggapnya belum mendapatkan perhatian serius, seperti jalan rusak parah, jaringan penerangan dan air bersih beberapa Desa di Kutai Timur yang masih belum ada.
“Masih ada 36% desa di Kutai Timur yang masih gelap gulita, dan masih banyak Desa-desa di Kutai Timur yang belum bisa menikmati air bersih,” tuturnya
Selain itu, Faizal Rachman juga menyuarakan kekhawatiran akan terjadinya gejolak di masyarakat jika ketidakpuasan ini terus dibiarkan. Menurutnya, frustrasi dan ketidakpuasan bisa berujung pada aksi protes yang lebih besar jika Pemkab Kutim tidak mengambil tindakan yang tepat dan segera.
“Sampai kapan masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kita, Fraksi PDI Perjuangan mengkhawatirkan dengan semua ketidakmaluan-ketidakmaluan itu, akan memunculkan tagar ganti Bupati 2024,” tandasnya
Dalam konteks ini, Faizal Rachman melontarkan tagar “Ganti Bupati” untuk pemilihan tahun 2024. Meski begitu ia berharap itu tidak terjadi pada pemerintahan kabupaten Kutai Timur saat ini. (red/SK-05/adv)
