Sangatta, Suarakutim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Mulyana, dari Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP), menilai ketergantungan Kabupaten Kutai Timur terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi, berdasarkan proyeksi total pendapatan daerah yang mencapai Rp. 11,151 triliun, dengan 91,86% di antaranya berasal dari pendapatan transfer.
“Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Kutai Timur terhadap pemerintah pusat,” kata Mulyana, menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan tersebut untuk menciptakan kemandirian fiskal daerah.
Labih jauh Ia menjelaskan, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Timur hanya menyumbang 3,21% dari total pendapatan daerah, sebuah angka yang dinilai sangat kecil untuk menggerakkan pembangunan daerah. “Pemerintah daerah harus segera menyusun strategi untuk mengoptimalkan PAD, agar kita tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat,” ujarnya.
Pihaknya, juga menekankan perlunya menggali potensi lokal yang ada di Kutai Timur, seperti sektor agribisnis, pariwisata, dan retribusi daerah, yang masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan. “Sektor agribisnis dan pariwisata memiliki potensi besar yang belum maksimal dimanfaatkan. Kita harus mengembangkan potensi-potensi lokal ini untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.
Dirinya menambahkan, pengembangan sektor-sektor tersebut tidak hanya penting untuk meningkatkan PAD, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian lokal, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ia mengajak pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru yang dapat mengurangi ketergantungan pada pusat.
“Kutai Timur memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, dan dengan strategi yang tepat, kita dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan memastikan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan,” tutup Mulyana.
Dengan pengelolaan sumber daya daerah yang lebih baik, diharapkan Kutai Timur bisa mengoptimalkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat, menciptakan pembangunan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. (ADV/Sk05).
