Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmen kuat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2024. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji seusai mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 secara daring dari Ruang HOB Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (15/4/2025).
Dalam pertemuan virtual tersebut, Seno Aji menegaskan pentingnya percepatan tindak lanjut LHP sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Kita semua tahu bahwa setiap LHP harus segera ditindaklanjuti. Saya minta semua OPD segera menyelesaikan dan memverifikasi setiap rekomendasi dari BPK,” ujarnya dengan tegas.
Ia menambahkan bahwa keseriusan dalam merespons rekomendasi BPK menjadi tolok ukur akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan keuangan yang baik harus sejalan dengan tindakan korektif nyata di lapangan.
Seno juga telah berkoordinasi dengan Sekda Provinsi Kaltim dan Inspektorat agar setiap perangkat daerah dapat mengakomodasi tindak lanjut rekomendasi secara menyeluruh. Salah satu area yang mendapat sorotan khusus adalah pengelolaan aset milik daerah.
Menanggapi perhatian BPK terhadap aspek tersebut, Seno menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim untuk membentuk tim khusus yang bertugas memverifikasi seluruh aset daerah.
“Saya sudah minta BPKAD segera bentuk tim khusus untuk memverifikasi aset. Ini penting agar dalam waktu dekat, aset milik daerah bisa tervalidasi secara akurat,” jelasnya.
Langkah ini dipandang strategis untuk menciptakan sistem pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel, sekaligus memperkuat posisi Kaltim dalam mencapai predikat laporan keuangan terbaik dari BPK.
Kegiatan Entry Meeting ini turut dihadiri Kepala BPKAD Kaltim H Ahmad Muzakkir, Kepala Inspektorat Wilayah Dr HM Irfan Prananta, dan Dirut BPD Kaltimtara H Muhammad Yamin.
Dengan upaya berkelanjutan dalam perbaikan administrasi keuangan dan validasi aset, Pemprov Kaltim menunjukkan komitmen nyata dalam menjadikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
