
![]()
Kukar – Ketika tanah bergeser dan rumah-rumah runtuh satu per satu, dua anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi dan Abdul Rakhman Bolong, mendatangi langsung lokasi bencana longsor di Kilometer 28 Jalan Poros Samarinda–Balikpapan, tepatnya di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (29/5/2025).
Kunjungan ini menjadi respons atas musibah yang menyebabkan kerusakan signifikan pada sedikitnya 20 rumah warga serta satu masjid yang dilaporkan roboh. Dalam dialognya bersama warga dan pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Reza mengungkapkan bahwa langkah penanganan awal telah dimulai namun belum menyentuh kebutuhan permukiman warga terdampak.
“Kegiatan bencana longsor di KM 28 di Desa Batuah hari ini sudah diantisipasi oleh BPPJN Kaltim untuk penanggulangannya. Namun dalam hal ini masih terdampak beberapa rumah di sini yang mengalami kerusakan sekitar 20 rumah,” ujar Reza, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim.
Perwakilan BBPJN menyampaikan bahwa untuk menjaga kelancaran akses antara Samarinda dan Balikpapan, saat ini sedang dibangun jalan peralihan.
“Kita membuat jalan peralihan untuk mengondisikan jalan sementara waktu. Baru kami buat perbaikan utamanya,” jelasnya kepada para legislator.
Seorang perwakilan warga, perempuan berhijab biru, dengan suara lirih menjelaskan bahwa jumlah rumah terdampak mencapai 21 unit.
“Masjid kami juga sudah roboh. Dan 10 rumah itu sudah runtuh. 10-nya juga sudah tidak bisa ditempati. Orangnya sudah pada mengungsi,” katanya dengan nada prihatin.
Meski pemerintah telah menyiapkan lahan relokasi, warga mendesak percepatan pembangunan hunian baru.
“Kami harap, Pak, sebagai pemerintah setempat, agar secepatnya dibangunkan. Karena memang sudah ada rencana dari Dinas Perkim untuk membangunkan rumah, dan kami juga sudah menyiapkan untuk relokasinya,” tambahnya.
Reza menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial dalam mempercepat pemulihan kondisi.
“Mudah-mudahan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tetap bersinergi untuk kepentingan masyarakat di Desa Batuah,” tandasnya.
Sementara itu, Abdul Rakhman Bolong mengingatkan bahwa dampak bencana tidak hanya berupa kerusakan fisik infrastruktur, tapi juga menyangkut aspek kehidupan warga.
“Kita harap ini menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Tragedi longsor ini menjadi alarm bagi pentingnya mitigasi bencana dan tanggap darurat yang menyeluruh, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti Desa Batuah. (ADV).





