Samarinda – Di tengah musim penghujan yang membawa kekhawatiran akan bencana banjir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, menyuarakan urgensi sinergi antara pemerintah provinsi dan kota. Menurutnya, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, telah secara khusus memintanya mendorong kolaborasi pembiayaan dan program penanganan banjir yang lebih terintegrasi.
“Kami dari DPRD Provinsi diminta oleh Pak Wali Kota untuk bekerjasama. Dalam hal ini saya akan mengusahakan menyampaikan kepada Ketua Komisi II untuk mengundang Pak Wali dalam hearing bersama,” ujar Afif saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025) kemaren.
Dalam forum dengar pendapat (hearing) yang akan diusulkan, Wali Kota Samarinda dijadwalkan memaparkan berbagai isu strategis terkait banjir dan kebutuhan penguatan sistem air bersih. Afif menekankan bahwa pendekatan lintas sektor dan lintas kewenangan menjadi kunci penanganan yang komprehensif.
“Permasalahan banjir ini kan bukan hanya milik Samarinda, tapi juga daerah lain di Kalimantan Timur seperti Balikpapan, Bontang, Berau hingga Mahakam Ulu. Karena itu, pemerintah provinsi harus bekerjasama dengan kota dan sebaliknya,” jelasnya.
Ia juga menyatakan bahwa dirinya telah menyampaikan permintaan Wali Kota kepada Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle.
“Saya sudah sampaikan ke Ketua Komisi. Beliau sudah menyetujui untuk bertemu dan berdiskusi bersama Wali Kota. Tinggal kita tunggu penjadwalan hearing-nya,” ungkapnya.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Samarinda, Afif merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kebutuhan kotanya.
“Saya yakin, masalah banjir ini tidak bisa selesai hanya jika diserahkan kepada pemerintah kota. Harus ada sinergi, perencanaan bersama, dan dukungan dari semua level pemerintahan. Ini pekerjaan rumah bersama,” tegas Afif.
Ia berharap rapat dengar pendapat bisa segera dilaksanakan dalam waktu dekat agar solusi konkret dapat dirumuskan bersama. Menurutnya, banjir tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga mengganggu aktivitas warga serta menekan roda perekonomian kota.
”Kita berharap melalui forum koordinasi resmi seperti ini, dapat terjalin komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah kota dan provinsi,” tutupnya. (ADV).
