Samarinda – “Pembangunan sejati bukan hanya yang terlihat, tapi juga yang terasa.” Kalimat penuh makna ini menjadi inti pandangan Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna Ke-16 DPRD Kalimantan Timur yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (2/6/2025).
Juru Bicara Fraksi, Hartono Basuki, menyampaikan catatan kritis terhadap penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029. Menurutnya, RPJMD lima tahunan itu harus menjawab kebutuhan holistik masyarakat dan tidak hanya menekankan aspek ekonomi.
“Kami ingin memastikan bahwa dokumen ini benar-benar menjadi landasan kokoh bagi Kaltim dalam menyongsong generasi emas 2045,” ujarnya dalam forum yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ekti Imanuel.
Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa pembangunan daerah juga harus mencakup dimensi sosial non-ekonomi. Karena itu, mereka mengusulkan agar RPJMD mencantumkan beberapa indikator strategis seperti indeks ketimpangan antarwilayah, risiko bencana, kesetaraan gender, kesalehan sosial, dan kebahagiaan masyarakat.
“Ada beberapa indikator penting yang harus diperhitungkan secara serius dalam RPJMD ini,” kata Hartono, menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan kesejahteraan sosial.
Lebih jauh, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa RPJMD yang hanya berbasis angka pertumbuhan dan infrastruktur bisa mengabaikan aspek-aspek penting dari keharmonisan sosial yang menjadi fondasi ketahanan masyarakat.
“Kita perlu mendorong ketangguhan daerah, bukan hanya dari sisi fiskal, tetapi juga sosial,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, Fraksi PDI Perjuangan siap memberikan masukan detail pada pembahasan berikutnya. Hal ini demi menjamin bahwa arah pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat Kaltim secara menyeluruh.
“Fraksi kami berkomitmen mendukung penyusunan RPJMD yang menyentuh sisi-sisi kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Inilah dasar menuju Kaltim yang benar-benar sukses dan sejahtera,” tegas Hartono.
Dengan masukan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berharap perencanaan pembangunan Kaltim ke depan tidak hanya mengejar target angka, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat. (ADV).
