Samarinda – Sorotan tajam disampaikan Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Kaltim yang dianggap belum mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal. Evaluasi menyeluruh pun didesak agar dilakukan oleh pemerintah provinsi demi memperbaiki performa entitas bisnis milik daerah itu.
Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Shemmy Permata Sari, dalam Rapat Paripurna ke-19 yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, pada Selasa (17/6/2025).
“Kita mengharapkan BUMD strategis mampu menyumbang pendapatan signifikan bagi kas daerah. Namun dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim tahun 2024, kinerja keuangannya jauh dari harapan,” ujar Fraksi Golkar melalui Shemmy.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri Gubernur Rudy Mas’ud bersama para wakil ketua dan 39 anggota dewan lainnya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa tujuan awal pembentukan BUMD adalah untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan mendongkrak PAD. Namun dalam praktiknya, sejumlah BUMD justru stagnan dan belum menunjukkan kemajuan signifikan.
“Realisasi PAD dari BUMD masih jauh dari harapan. Kami minta penjelasannya soal ini,” lanjut Fraksi Golkar.
Fraksi Golkar juga menilai bahwa rendahnya kontribusi BUMD terhadap PAD menjadi indikator kurang maksimalnya pengelolaan potensi daerah, khususnya dari sektor strategis seperti migas. Oleh karena itu, langkah tegas seperti penataan ulang atau bahkan restrukturisasi total harus dipertimbangkan oleh pemerintah daerah.
Rendahnya capaian tersebut, menurut Fraksi Golkar, merupakan sinyal perlunya reformasi manajerial dan audit mendalam terhadap pengelolaan usaha di bawah BUMD.
BUMD seharusnya tidak hanya menjadi entitas formal, namun juga mampu berperan sebagai mesin penggerak ekonomi daerah. Dalam konteks ini, keterlibatan profesional, efisiensi bisnis, dan akuntabilitas publik menjadi keharusan.
Pemerintah Provinsi Kaltim diharapkan dapat menjawab kekhawatiran tersebut dengan melakukan evaluasi menyeluruh, menyusun strategi bisnis yang realistis, dan meningkatkan transparansi pengelolaan.
Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran BUMD sebagai penyumbang pendapatan daerah dan pendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata di Kalimantan Timur. (ADV).
