Balikpapan – Janji bukan sekadar kata bagi Nurhadi Saputra. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur ini menyuarakan dukungan konkret terhadap percepatan pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur. “Kami siap kawal anggaran dari provinsi,” ungkapnya dengan mantap.
Komitmen tersebut disampaikannya saat diwawancarai beberapa waktu lalu, menyusul makin mendesaknya kebutuhan layanan kesehatan di kawasan itu. Hingga kini, Balikpapan Timur belum memiliki rumah sakit sendiri, padahal jumlah penduduk terus bertambah. Warga harus menempuh jarak cukup jauh ke pusat kota untuk mendapatkan layanan medis memadai.
Nurhadi menilai pembangunan rumah sakit bukan hanya penting, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, untuk menyamakan langkah dalam mendukung proyek tersebut.
“Untuk Balikpapan Timur itu hanya menunggu waktu saja. Saya sudah komunikasi langsung dengan Ketua DPRD Balikpapan, Bapak Alwi Al Qadri, dan pada prinsipnya kami mendukung penuh,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah memang telah memasukkan agenda pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat. Namun, dinamika di lapangan membuat kesiapan di kedua wilayah berbeda.
“Khusus Balikpapan Barat, saya belum menerima perkembangan terbaru. Tapi informasinya memang masih terkendala masalah lahan. Berbeda dengan Balikpapan Timur yang relatif lebih siap,” jelasnya.
Sebagai putra daerah dari Balikpapan Timur, Nurhadi mengaku memiliki ikatan emosional dengan wilayah tersebut. Ia menyatakan kesiapannya untuk membawa dukungan anggaran melalui dana provinsi, terutama dari sepuluh legislator dapil Balikpapan yang ada di DPRD Kaltim.
“Saya sudah sampaikan ke Ketua DPRD Balikpapan, kalau memang dibutuhkan bantuan keuangan, kami – khususnya teman-teman dari dapil Balikpapan yang jumlahnya sepuluh orang – siap untuk menggelontorkan bantuan anggaran dari provinsi,” tegasnya lagi.
Ia menekankan bahwa pembangunan rumah sakit tidak boleh hanya dilihat sebagai proyek fisik semata, melainkan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan layak.
“Kami di DPRD provinsi sifatnya mendukung dan siap mengawal anggaran. Tapi tentu saja eksekusinya ada di pemerintah kota. Jadi kami menunggu kesiapan dari mereka,” pungkasnya, seraya berharap Pemerintah Kota Balikpapan segera menuntaskan tahapan administrasi dan teknis proyek ini.
Dengan dorongan kuat dari legislatif provinsi, harapan masyarakat Balikpapan Timur untuk memiliki rumah sakit sendiri kian dekat menjadi kenyataan. (ADV).
