![air](https://suarakutim.com/wp-content/uploads/2015/11/air-640x479.jpg)
SANGATTA,Suara Kutim.com (14/11)
Badan Perencanaan Pembangunan (Bapedda) Kutim akan mengalokasikan dana untuk Pengolahan Air Minum Desa (PAMDes) di 8 kecamatan. Kepala Bappeda Kutim Suprihanto menyebutkan kini dilakukan kajian teknis yang nantinya akan ketahuan berapa nilai investasi yang akan ditanamkan.
“Perencanaan masih dilakukan, untuk mengetahui berapa biaya untuk membangun satu PAMDes. Karena perencanaan belum selesai, karena itu belum ketahuan berapa nilai investasi yang akan disalurkan pemerintah untuk membangun PAMDes di 8 kecamatan yang telah disurvey, untuk dibangun,” terangnya terkait hasil penelitian tim dan peninjauan ke sejumlah PAMDes di Gunung Kidul belum lama ini.
Terkait dengan asset, jika nanti dibangun dari dana pemerintah kemudian dihibahkan ke kelompok masyarakat di desa untuk dikelola secara kelompok seperti yang dilakukan paguyuban di Gunung Kidul yang kini jadi model Nasional PAMdes, Suprihanto menyatakan tak masalah karena diperkenankan.
Menurutnya, pembangunan PAMDes yang bakal dibangun di delapan kecamatan bentuknya sama dengan hibah untuk organisasi ataupun kelompok masyarakat selama ini. “Nantinya PAMDes akan dikelola untuk kebutuhan air bersih masyarakat desa jadi tak masalah dibiayai, karena memang dari Kajian PDAM, PDAM tidak mungkin bisa melayani semua desa yang ada di Kutim hingga 2020. Karena itu, untuk desa yang sulit dilayani PDAM, itu yang akan dibangunkan PAMdes untuk dikelola masyarakat,” katanya.
Damanhuri, Ketua Paguyuban Gunung Kidul yang mengelola PAMDes Gunung Kidul mengaku telah survey di Kutim. Kepada Suara Kutim.com ia menyebutkan kecamatan yang disurvey tidak ada tantangan untuk membangun PAMdes karena masalah air merupakan kebutuhan, yang sama dirasakan warga Gunung Kidul sebelum membangun PAMdes. “Saat kami masuk ke desa-desa dimana potensi dibangun PAMdes di Kutim, semua setuju. Karena ternyata, di sana untuk membeli air bersih satu tendon, itu harus mengeluarkan dana Rp120 ribu. Sementara jika ada PAMdes, bisa jauh. Bahkan hitungan yang kami terapkan di Gunung Kidul, itu hargannya setara dengan harga PDAM. Jadi tidak akan ada masalah,” katanya.(SK-02/SK-13)