Sangatta, suarakutim.com – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Julfansyah, menegaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan dalam waktu dekat. Langkah ini sejalan dengan komitmen Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik di dua sektor vital tersebut.
Hal tersebut disampaikannya pada rapat badan permusyawaratan (BANMUS) di gedung DPRD Kutai Timur pada hari, Senin (4/11/2024).
Jufansyah menyampaikan bahwa pada bidang pendidikan sangat perlu diperhatikan karena menjadi dasar utama pembekalan dalam membetuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih unggul di Kutim, namum demikian dirinya tidak menampik bahwa pembangunan sekolah – sekolah di Kutim masih belum terpenuhi.
“Itu kepastiannya besok, aku memanggil dulu dari dinas pendidikan, karena itu wilayahku yang paling banyak terjadi” katanya.
Selain itu ia juga akan fokus menyoroti wilayah kecamatan yang ada pada Dapil III Kutim yang notabene menjadi daerah pemilihan dirinya pada pemilihan legislatif sebelumnya. Kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Busang, Kecamatan Muara bengkal, Kecamatan muarancalong, kecamatan Batu ampar dan Kecamatan longmasangat.
“Ya seperti SD 07, SD 08 semua itu, semua tidak diselesaikan, Jadi aku mau memanggil itu dulu. Masalahnya apa?,” tegasnya.
Ia sendiri menyampaikan bahwa keresahan ini sudah sangat sering dikeluhkan warga di wilayah tersebut. Penuturan ini diungkapkannya berdasarakan pengalamannya selama 10 tahun saat sebelumnya menjadi Kepala Desa disalah satu Kecamatan yang ada diwilayah itu, ia menuturkan persoalan pendidikan menjadi yang paling penting.
Lanjut ia juga menyampaikan bahwa selain pembangunan gedung sekolah pada bidang pendidikan. Maka perlu juga memperhatikan program lainnya seperti pemberian seragam gratis dan Beasiswa untuk jenjang SD dan SMP.
“Kalau itu mau diterapkan kembali berarti kita harus yang pas, yang pas sasarannya, Jangan sampai seragam gratis tapi yang diberikan adalah uang maka kemudian akan tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menganggap bahwa program pemberian baju gratis ini perlu dilanjutkan namun tetap harus terus menerus dievaluasi agar dapat berjalan dengan baik.
“Kedua program ini wajib dilaksanakan, namun perlu kita evaluasi sedikit, harus di tingkatkan dulu pengawasannya itu,” tutupnya. (adv/sk05)
