SANGATTA,Suara Kutim.com (27/5)
Jika banyak warga masyarakat menolak kehadiran perusahaan tambang batubara, namun berbeda dengan warga Tanjung Mangkaliat Sandaran, mereka mendesak PT Jaya Kisma (JK) segera beroperasi, serta menyelesaiakan kewjibannya kepada masyarakat.
Namun, karena harga batubara dunia anjlok, perusahaan mengurangi aktifitas sehingga di lokasi hampir tidak ada aktifitas. Melihat ketidakjelasan operasi PT JK, sejumlah warga masyarakat Tanjung Mangkaliat dipimpin Kades Asmuni serta mantan Camat Sandaran, M Amin, Rabu (27/5) ngeluruk ke DPRD Kutim.
Kepada wakil rakyat, mereka minta dilakukan mediasi dengan perusahan agar memberikan kepastian kapan beroperasi. “Ini terkait dengan pembebasan lahan warga, termasuk komitmen PT Jaya Kisma pada masyarakat sebagaimana ketentuan UU,” kata Asmuni.
Dalam curhatnya kepada wakil rakyat, Asmuni menyebutkan PT JK sudah ada di desa mereka sejak tahun 2012, namun sejak menandatangani komitmen terkait dengan kewajibannya kepada masyarakat tidak ada kejelasan. “Janji-janji hanya tinggal janji, tak pernah direalisasikan,” kata Asmuni seraya menyebutkan salah satu janji perusahan melakukan pembebasan lahan milik masyarakat.
Namun dari 4.500 hektare lahan mereka yang berada di areal areal penggunaan lain (APL) baru sekitar 80 hektare yang dibebaskan. “Sekarang ini, pegawainya sudah jarang ada di sana, kegiatan perusahan juga sangat minim. Jadi kami minta DPRD untuk memfasilitasi masyarakat dengan perusahan ini agar segera memberikan kepastian kapan mereka akan melakukan pembebasan atau tidak,” jegas Asmuni dalam rapat yang dihadiri puluhan anggota DPRD Kutim.
Namun, Subair mewakili PT JK, menyebutkan belum bisa ditingkatkannya operasi perusahaan karena anjloknya harga batubara dunia sejak tahun 2012. Dampak anjloknya harga emas hitam ini, ungkap Subair, PT JK sulit melakukan penambangan dimana biaya produksi lebih mahal dari harga jual batu bara. “Meski perusahan mengurangi kegiatan, tapi perusahan ini tetap jalan hanya saja sambil menunggu membaiknya harga, masalah bisnis memang harus dipertimbangkan matang-matang karena menyangkut masa depan perusahaan namun kewajiban perusahaan kepada negara tetap jalan,” beber Subair.(SK-02/SK-09)
