Yogyakarta – Dalam rangka memperkuat kapasitas serta sinergi kelembagaan, Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) selama dua hari, Sabtu hingga Minggu (14–15 Juni 2025). Kegiatan ini digelar untuk mendalami kemitraan strategis dengan pemerintah daerah demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa harmonisasi antara eksekutif dan legislatif merupakan landasan vital dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan setiap kebijakan daerah benar-benar berjalan efektif dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Menurut Ekti, kegiatan Bimtek sangat krusial terutama bagi anggota dewan baru periode 2024–2029 agar memahami peran pengawasan dan penganggaran yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Senada dengan itu, Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyoroti urgensi pembaruan pemahaman terkait hukum dan arah kebijakan nasional. Menurutnya, pemahaman atas dokumen strategis seperti RPJMD dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan bekal penting bagi legislatif agar selaras dengan pembangunan nasional dan daerah.
“Materi-materi seperti RPJMD serta penyikapan terhadap Instruksi Presiden menjadi bekal penting untuk memastikan DPRD tetap selaras dengan arah pembangunan,” jelas Ananda.
Salah satu sesi kunci dalam Bimtek adalah pembahasan teknis penyusunan RPJMD yang disampaikan oleh Fernando H Siagian dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Ia menekankan pentingnya perencanaan berbasis data yang terintegrasi dengan RPJPD dan RPJMN.
“RPJMD itu bukan sekadar formalitas dokumen, tetapi panduan operasional untuk pembangunan lima tahun ke depan,” kata Fernando.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD harus aktif mengawal agar kebijakan tidak sekadar fokus pada pembangunan fisik, melainkan juga berdampak terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara nyata.
Diskusi interaktif yang berlangsung selama pelatihan juga menyentuh tema penting lain, seperti struktur pemerintahan daerah, perpajakan, hingga strategi peningkatan pendapatan asli daerah. Tingginya antusiasme anggota DPRD dalam mengajukan pertanyaan menjadi indikator semangat dan keseriusan mereka dalam menjalankan fungsi representatif yang optimal. (ADV).
