SANGATTA (21/5-2019)
Sejumlah daerah di Kutai Timur masih blank spot terutaam di pelosok pedalaman Kutim ataupun memang kawasan-kawasan yang tidak terjangkau jaringan perusahaan provider telekomunikasi.
Sayangnya, dana yang kini dimiliki Pemerintah Kutim terbatas sehingga melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik atau Diskominfo Persantik Kutim menyerahkan penanganan blank spot kepada pemerintah pusat.
Kepala Diskominfo Persantik Kutim, Suprihanto saat ditemui awak media tidak menampik jika hingga kini masih ada beberapa desa di Kutim yang termasuk dalam kawasan menetap di desa tersebut terpaksa harus berjalan menempuh beberapa puluhan kilometer untuk mencari signal jaringan komunikasi telepon seluler seperti di Kecamatan Sandaran, sebagian wilayah di Kecamatan Batu Ampar dan beberapa wilayah kecamatan lainnya di Kutim.
Mengatasi asalahan blank spot, kata Suprihanto Pemkab Kutim tidak memiliki anggaran untuk mendanai pembangunan tower, terlebih dalam kondisi defisit angaran membuat Kutim tidak bisa eksis secara maksimal melakukan pembangunan.
“Mengatasi blank spot ini, Pemkab Kutim meminta bantuan pendanaan langsung dari pemerintah pusat, dalam hal ini kementrian komunikasi dan informatika atau Kemenkominfo. Namun dari ratusan usulan yang sudah diajukan ke pusat hingga bisa diistilahkan dengan sebutan “berdebu”, hingga kini belum satupun disetujui bahkan direalisasikan. Akan tetapi Pemkab Kutim tetap optimis dan tidak bosan-bosannya mengajukan usulan anggaran maupun pembangunan ke pemerintah pusat, agar seluruh wilayah di Kutim tidak ada lagi yang termasuk kawasan blank spot,” ujar Suprihanto.(SK3)
