Samarinda – Dalam nada tegas dan mendesak, Fraksi Demokrat–PPP DPRD Kalimantan Timur menyuarakan sejumlah catatan kritis dalam Rapat Paripurna ke-16 yang membahas nota penjelasan Ranperda tentang RPJMD 2025–2029 pekan lalu.. Mereka menuntut agar pemerintah provinsi segera mengakomodasi kebutuhan mendesak masyarakat di Kutai Timur, Berau, dan Bontang, khususnya terkait infrastruktur dan pelayanan dasar.
Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara fraksi, Nurhadi Saputra, di hadapan forum paripurna yang dipimpin Ekti Imanuel dan dihadiri pimpinan DPRD lainnya serta Staf Ahli Bidang III Pemprov Kaltim, Arief Murdiyanto.
Salah satu perhatian utama fraksi ini adalah kondisi alur Sungai Sangatta yang disebut semakin rawan banjir akibat sedimentasi. Mereka mendesak normalisasi sungai sebagai program prioritas dalam infrastruktur lingkungan RPJMD lima tahun mendatang.
“Setiap kali hujan turun, banjir melanda dan makin meluas. Ini sangat menyusahkan warga dan juga mengganggu mobilitas masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi,” tegas Nurhadi.
Selain pengendalian banjir, fraksi ini juga menyoroti pentingnya pembangunan pelabuhan pendaratan ikan di wilayah Sangatta. Menurut mereka, potensi perikanan di kawasan tersebut tidak dapat berkembang maksimal tanpa fasilitas pendukung.
“Nelayannya ada, hasil tangkapannya juga ada, tapi belum ada pelabuhan pendaratan yang memadai. Ini kebutuhan nyata yang harus segera dijawab pemerintah provinsi,” ujarnya.
Kebutuhan nelayan akan akses BBM yang mudah juga menjadi sorotan. Fraksi Demokrat–PPP menilai keterbatasan SPBU di Sangatta dan Sangkulirang sangat menghambat aktivitas melaut, dan mendesak pembangunan SPBU nelayan.
“Nelayan butuh SPBU. Tanpa BBM, mereka sulit melaut. Kami mendesak agar segera dibangun SPBU di dua wilayah tersebut untuk mendukung produktivitas sektor perikanan,” lanjutnya.
Lebih jauh, fraksi ini juga menekankan pentingnya pembangunan rumah sakit representatif di wilayah utara Kaltim, seperti Muara Wahau dan Berau, yang hingga kini masih minim fasilitas kesehatan berskala besar.
“Kami menilai sudah saatnya pemerintah membangun rumah sakit di wilayah utara Kaltim. Ini penting untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil,” tambah Nurhadi.
Fraksi Demokrat–PPP berharap agar RPJMD 2025–2029 benar-benar disusun dengan perspektif pemerataan pembangunan, terutama bagi wilayah pesisir dan pedalaman yang selama ini belum tersentuh secara optimal.
“Pembangunan harus menyentuh kebutuhan dasar rakyat di seluruh pelosok Kaltim, termasuk mereka yang berada di wilayah pesisir dan pedalaman,” pungkasnya. (ADV).
