Samarinda – Seperti air meluber ke wadah sempit, tingginya jumlah lulusan SMP di Kalimantan Timur tak sebanding dengan kapasitas sekolah negeri. Menyikapi kondisi ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Derlis Pattalongi, mendesak pemerintah provinsi segera menambah jumlah Rombongan Belajar (Rombel) dan membangun unit sekolah baru tingkat SMA dan SMK.
Dorongan ini disampaikan Derlis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Selasa (10/6/2025). Menurutnya, banyak sekolah negeri kini memaksakan kapasitas dengan menampung hingga 50 siswa per rombel, jauh di atas batas ideal maksimal 36 siswa.
“Banyak rombel bisa mencapai 50 siswa kalau dipaksakan masuk semua ke negeri. Ini tidak sehat untuk kualitas pendidikan,” ujarnya dalam rapat.
Meskipun Pemprov Kaltim menargetkan daya tampung hingga 30.000 siswa untuk tahun ajaran 2025/2026, angka itu dinilai belum mampu menjawab tekanan tinggi di kota-kota besar seperti Samarinda, di mana permintaan terhadap sekolah negeri terus melonjak tiap tahun.
Menurut Derlis, solusi tidak bisa berhenti pada penambahan rombel saja, tetapi juga perlu realisasi pembangunan sekolah baru agar distribusi siswa menjadi lebih merata. Ia menyebut kualitas dan biaya yang relatif terjangkau membuat sekolah negeri tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
“Permintaan masyarakat untuk masuk sekolah negeri tinggi karena kualitas dan biaya yang relatif terjangkau. Tapi kalau kapasitasnya tidak ditambah, tekanan ini hanya akan terus berulang,” tegasnya.
Selain perkotaan, Derlis juga menyoroti akses pendidikan di wilayah pedalaman yang kerap luput dari perhatian. Di banyak desa, jumlah lulusan SMP hanya belasan orang, sehingga tak bisa membentuk satu rombel penuh. Namun, menurutnya, itu bukan alasan untuk membiarkan mereka tanpa akses pendidikan menengah.
“Pemerintah bisa mengambil kebijakan internal seperti pembelajaran jarak dekat tanpa harus membuka sekolah filial secara formal,” jelas Derlis.
Ia juga menyinggung biaya transportasi ke sekolah di kota kecamatan yang kerap lebih mahal dari biaya hidup siswa sehari-hari, menjadi beban tambahan bagi keluarga di pedalaman.
Terkait mekanisme seleksi SPMB, Derlis menilai skema empat jalur—zonasi, prestasi, afirmasi, dan mutasi—lebih adil dibanding sistem zonasi murni. Namun, ia mewanti-wanti potensi manipulasi data domisili yang masih rawan.
“Dengan jalur afirmasi dan prestasi, tidak perlu lagi ada akal-akalan pindah KK,” katanya.
Sebagai penutup, ia menekankan bahwa selain menambah kapasitas, pembangunan juga harus dibarengi peningkatan mutu pengajaran. “Kalau kualitas sekolah negeri meningkat, otomatis output lulusannya juga akan meningkat,” pungkas Derlis. (ADV).
