DPRD Siap Bantu Masyarakat, Perusahaan Bandel Bisa Dipaksa Datang

SANGATTA (8/5-2018)
Seiring diberlakukanya UU MD3, manajemen perusahaan yang tidak mau menghadiri undangan DPRD terkait laporan masyarakat bisa didatangkan dengan paksa. “Kami di DPRD ini siap memperjuangkan hak buruh. Bisa jadi perusahan tidak penuhi kewajibannya karena lupa, jadi perlu diingatkan. Tapi bisa juga sengaja, karena itu, perlu diingatkan, agar menenuhi kewajibannya,” katanya.

Herlang mengatakan selama ini ada beberapa serikat buruh yang melapor ke DPRD, dan itu berhasil ditemukan jalan keluarnya. “Kalau buruh melapor ke DPRD, kami pasti panggil manajemennya. Kalau manajemen tidak datang, perlu diingat, ada UU yang mengatur DPRD bisa panggil paksa orang yang tidak koperatif. DPRD bisa meminta bantuan polisi, memanggil orang yang tidak koperatif,” jelas Herlang, beberapa waktu lalu saat menerima perwakilan buruh salah satu perusahan sawit yang beroperasi di Sandaran.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kutim Yulianus Palangiran mengatakan peroalan di perusahan, khususnya di perusahan perkebunan, sangat banyak, terutama masalah kaitan dengan kesejahteraan buruh. Karena itu, pihaknya siap memediasi buruh dengan manajemen perusahan, jika ada laporan buruh masuk di DPRD.
“Kami siap panggil manajemen perusahan jika bandel. Meskipun DPRD ini juga banyak pekerjaan, namun tetap mengedepankan masalah yang menyangkut nasib pekerja. Karena saya juga mantan buruh, jadi saya tahu masalah. Karena itu, kalau ada manajemen perusahan yang tidak memberikan hak-hak buruh sesuai dengan aturan, kami siap panggil, dan mediasi. Sebab DPRD ini duduk di DPRD, untuk bekerja demi masyarakat,” katanya. (ADV-DPRD KUTIM)