Samarinda — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, termasuk program pendidikan gratis (Gratispol) dan jaminan sosial politik (Jospol).
Menurutnya, keberhasilan dua program andalan tersebut sangat bergantung pada komitmen lintas sektor serta pemahaman publik terhadap tahapan pelaksanaannya.
“Kami di DPRD tetap fokus pada pengawasan dan dukungan terhadap visi-misi yang telah disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar Ekti, Sabtu (7/6/2025).
“Tapi masyarakat juga perlu tahu, semua itu butuh proses, tidak bisa instan,” imbuhnya.
Ekti menyampaikan bahwa sejumlah aspirasi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, meminta percepatan implementasi Gratispol. Namun ia mengingatkan bahwa pelaksanaan di lapangan harus sesuai prosedur dan kesiapan anggaran.
“Banyak masyarakat berharap hasil secepat membalik telapak tangan, tapi harus kita pahami, ada mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Semua itu berproses,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia juga menyebut bahwa Pemprov Kaltim telah menunjukkan langkah konkret dalam mengeksekusi program pendidikan gratis. Salah satu bukti nyatanya adalah mulai diterapkannya kebijakan tersebut bagi mahasiswa baru tahun 2025.
“Gubernur dan Wakil Gubernur sudah menyampaikan program pendidikan gratis akan mulai diterapkan untuk mahasiswa baru tahun ini, dan anggarannya akan terus diperkuat di tahun anggaran berikutnya,” tegasnya.
Sebagai anggota DPRD yang juga kader partai pendukung pemerintahan, Ekti menegaskan peran strategis legislatif untuk memastikan arah kebijakan daerah tetap selaras dengan janji kampanye yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“DPRD sebagai mitra eksekutif punya tanggung jawab untuk memastikan visi-misi kepala daerah berjalan sesuai arah. Kami di legislatif akan terus mendampingi melalui fungsi pengawasan dan penganggaran,” pungkasnya. (ADV).
