SuaraKutim.com, Sangatta – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), enggan memberikan komentar terkait agenda pemerintah kabupaten (Pemkab) Kutim yang seringkali dilaksanakan di luar daerah.
Alasannya, ia ingin membahas masalah ini secara resmi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) antara DPRD dan Pemkab Kutim.
Dalam sebuah wawancara dengan sejumlah media, Ketua DPRD Kutim, Joni menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan pertanyaan terkait kegiatan di luar Kutai Timur saat rapat resmi dengan Pemkab Kutim. Ia berargumen bahwa hal tersebut akan lebih tepat jika dibahas secara resmi dalam forum yang sesuai, yaitu rapat Banggar, Senin (03/07/2023).
“Nanti pada saat rapat resmi kita tanyakan itu (kegiatan di luar Kutim). Kalau kita tanya secara pribadi nggak bagus juga, karena ini resmi kan jadi kita minta jawaban juga harus resmi,” tambahnya.
Ketua DPRD Kutim juga menyampaikan keyakinannya bahwa masalah ini harus diangkat secara formal agar jawaban yang diberikan juga memiliki keabsahan yang sama. Dalam rapat Banggar, anggota DPRD dan perwakilan dari Pemkab Kutim akan bersama-sama membahas anggaran dan masalah terkait kegiatan pemerintah daerah, termasuk agenda yang dilakukan di luar daerah.
Sementara itu, terkait dengan kekhawatiran yang telah disuarakan oleh Wakil Ketua DPRD Kutim, Asti Mazar Bulang, mengenai dampak anggaran dan partisipasi masyarakat, Ketua DPRD tersebut belum memberikan komentar lebih lanjut. (Red/SK-05/Adv)
