SANGATTA (20/4-2017)
Kerusakan jalan antara Bontang hingga Berau, terutama di Kutim menjadi kajian Pemkab Kutim unutuk mengajukan pembangunan jembatan timbang. Namun beberapa permasalahan menghantui Pemkab Kutim khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim dalam upaya pembangunan fasilitas jembatan timbang.
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Darat Dishub Kutim, Failu, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perhubunga, buruknya jalan ruas jalan nasional memang mencuat sehingga usulan pembangunan fasilitas jembatan timbang yang memang belum dimiliki sebagaian daerah dikemukakan. “Masalahnya, pembangunan dan pengelolaan fasilitas jembatan timbang nantinya ditangani merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah bingung jika membangun jembatan timbang,” akunya.
Yang parah, jembatan timbang berpotensi menjadi tempat pungutan liar (Pungli) oleh oknum petugas jembatan timbang . Ia mengakui, Pemkab Kutim sudah mengusulkan pembangunan jembatan timbang ke Kemenhub.
Ia mengakui, pembangunan jembatan timbang tidak hanya sekedar membangun fasilitas utama melainkan pemerintah menyediakan fasilitas penunjang sebuah jembatan timbang seperti gudang penitipan barang-barang hasil penertiban dari kendaraan-kendaraan yang over muatan sehingga barang-barang yang diamankan tetap aman dan terjaga kondisinya.
Keterangan yang diperoleh Suara Kutim.com kehadiran jembatan timbang selain mengantur pembatasan barang bawaan kendaraan, jika memberikan dana tambahan untuk pemeliharaan atau perbaikan jalan yang rusak.
Namun, kenyataannya banyak kendaraan dengan tonase besar justru dikawal aparat keamanan sehingga tidak ada yang berani menegur. “Mereka tahu, jalan di Kaltim terlebih Samarinda – Bontang – Kutim dan Berau masih terbatas namun kenyataanya yang lewat bertonase lebih 10 ton,” ujar sumber media ini.(SK3)
