Samarinda – Di tengah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur yang tertinggi se-regional Kalimantan, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim menilai ketimpangan ekonomi masih mencolok. Dalam pandangan umum terhadap Nota Raperda RPJMD 2025–2029 pada Senin (2/6/2025), fraksi ini meminta analisis mendalam antara struktur PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan.
Akhmed Reza Fachlevi, juru bicara Fraksi Gerindra, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Ia menilai struktur dan distribusi ekonomi masih belum tepat sasaran.
“Provinsi Kaltim memiliki PDRB tertinggi di regional Kalimantan, namun mirisnya, angka kemiskinan kita tidak otomatis yang terendah. Ini pertanda ada yang belum tepat dalam struktur dan distribusi ekonomi kita,” ujarnya.
Fraksi Gerindra mengkritisi lemahnya realisasi transformasi ekonomi yang selama ini digadang-gadang dalam dokumen perencanaan daerah. Terutama, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang kontribusinya masih rendah.
“Transformasi ekonomi yang digaungkan masih berjalan di tempat. Jika ingin ada pergeseran nyata, maka sektor-sektor ini harus dirancang dengan program konkret yang berdampak,” kata Reza menambahkan.
Ketimpangan juga tercermin dalam distribusi aktivitas ekonomi yang 80 persen masih terkonsentrasi di lima daerah utama: Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur. Kabupaten seperti Mahakam Ulu nyaris tidak terlihat kontribusinya dalam struktur ekonomi provinsi.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta agar pembangunan infrastruktur difokuskan secara merata ke seluruh wilayah. Termasuk pembangunan jalan, jembatan, bendungan, irigasi, drainase, dan bangunan pengendali banjir.
Tidak hanya dari sisi ekonomi fisik, mereka juga menekankan pentingnya penguatan reformasi birokrasi. Reza mendorong Pemprov Kaltim untuk menyosialisasikan peta jalan reformasi hingga ke tingkat perangkat daerah dan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasinya.
“Target indeks reformasi birokrasi kadang justru mengalami penurunan. Kita perlu koreksi dan penajaman, agar upaya yang dilakukan selama ini tidak sia-sia,” tegasnya.
Fraksi Gerindra menyatakan komitmennya untuk mengawal pembahasan RPJMD ini secara mendalam melalui panitia khusus. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas kerja pemerintah daerah dan berharap masukan mereka dapat menjadi bahan evaluasi bersama.
“Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah atas kerja kerasnya, dan semoga usulan serta evaluasi ini bisa menjadi masukan untuk perbaikan bersama ke depan,” pungkas Reza. (ADV).
