Samarinda – Ibarat mendapat durian runtuh, kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dinilai Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim sebagai peluang emas yang harus dikelola secara serius dan strategis. Dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim yang digelar Senin (2/6/2025) pekan lalu, Fraksi Golkar menyampaikan sembilan peluang transformasional yang dapat dimanfaatkan Provinsi Kaltim selama periode 2025–2029.
Pemaparan itu disampaikan oleh Syarifatul Sya’diah selaku juru bicara Fraksi Golkar, dalam agenda pandangan umum terhadap nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim tahun 2025–2029. Rapat dipimpin oleh Ekti Imanuel dan dihadiri oleh 40 anggota dewan serta perwakilan pemerintah provinsi.
Menurut Fraksi Golkar, kehadiran IKN tak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga kunci percepatan pembangunan. Karena itu, RPJMD lima tahun mendatang harus selaras dengan status Kaltim sebagai provinsi penyangga utama IKN.
“Kehadiran IKN adalah peluang besar yang harus dikelola dengan cermat. Visi RPJMD Kaltim 2025–2029 harus menjawab tantangan sekaligus memaksimalkan potensi ini,” ujar Syarifatul.
Fraksi Golkar memetakan sembilan peluang strategis utama. Pertama, dorongan investasi yang dapat menggerakkan sektor properti, transportasi, dan logistik. Kedua, pembukaan pasar besar bagi UMKM lokal. Ketiga, potensi sektor pariwisata dan industri kreatif. Keempat, akselerasi pembangunan infrastruktur penyangga di daerah seperti Kukar, PPU, Samarinda, dan Balikpapan.
Kelima, peningkatan permintaan tenaga kerja yang membuka ruang transformasi SDM. Keenam, peralihan ekonomi menuju sektor jasa, teknologi, dan industri ramah lingkungan. Ketujuh, penguatan reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan berbasis digital. Kedelapan, dorongan terhadap agenda lingkungan berkelanjutan. Dan kesembilan, potensi besar ekowisata dan konservasi berbasis masyarakat.
Namun, Fraksi Golkar menggarisbawahi bahwa seluruh potensi itu hanya bisa tercapai bila perencanaan pembangunan dilakukan secara komprehensif dan adaptif.
“Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Otorita IKN menjadi syarat utama agar pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah bisa berjalan serasi,” pungkas Syarifatul.
Dengan pemetaan strategis ini, Fraksi Golkar mendorong agar RPJMD 2025–2029 menjadi peta jalan yang mampu menata Kaltim sebagai kawasan masa depan Indonesia, tidak hanya sebagai tuan rumah IKN, tetapi juga sebagai motor kemajuan regional di Kalimantan. (ADV).
