Samarinda – Di tengah semangat baru pembangunan Kalimantan Timur, Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim menyampaikan dukungan penuh terhadap program unggulan GratisPol dan JosPol yang digagas Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Namun, dukungan tersebut disertai dengan catatan penting: keberhasilan program tak hanya ditentukan oleh niat baik, tapi juga oleh kekuatan regulasi, komunikasi publik yang masif, serta prinsip keadilan sosial.
Pandangan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Golkar, Syarifatul Sya’diah, dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025) pekan lalu, yang membahas nota penjelasan Ranperda RPJMD Kaltim 2025–2029. Rapat ini dihadiri oleh 40 anggota dewan dan dipimpin Ekti Imanuel, serta dihadiri pimpinan DPRD lainnya dan perwakilan Pemerintah Provinsi.
Menurut Fraksi Golkar, program GratisPol adalah refleksi nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Program ini mencakup tujuh layanan unggulan seperti pendidikan gratis hingga jenjang S3, layanan kesehatan gratis, bebas stunting, akses internet gratis di desa, seragam sekolah gratis, pembebasan biaya administrasi rumah, serta perjalanan religi gratis bagi petugas rumah ibadah.
“Kebijakan ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Tujuannya jelas, mengubah pola alokasi anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan 4,045 juta jiwa penduduk Kaltim yang tersebar di wilayah seluas 15,3 juta hektare,” ujar Syarifatul.
Meski menyambut baik, Fraksi Golkar menekankan pentingnya penguatan melalui regulasi daerah. Mereka mendorong pemerintah menetapkan Peraturan Daerah atau Pergub sebagai dasar hukum agar program dapat berjalan transparan, terukur, dan tepat sasaran.
Tak hanya itu, sosialisasi yang masif juga menjadi sorotan utama. Fraksi Golkar menilai bahwa kesalahpahaman publik terhadap manfaat program dapat menimbulkan ketidakpuasan.
“Salah persepsi di masyarakat bisa memicu kegagalan program. Sosialisasi massif harus dilaksanakan,” tambahnya.
Poin terakhir adalah prinsip keadilan dan pemerataan. Golkar menekankan bahwa sasaran bantuan harus diprioritaskan kepada warga kurang mampu dan individu berprestasi, guna memastikan kebijakan tidak melenceng dari misi awalnya.
Secara keseluruhan, Fraksi Golkar menyebut GratisPol dan JosPol sebagai kebijakan yang bisa mendorong kualitas hidup dan daya saing masyarakat Kaltim, terlebih dalam menyongsong peran sebagai tuan rumah IKN Nusantara.
“Gratispol adalah simbol keberpihakan yang nyata, asalkan dijalankan dengan tepat,” tutup Syarifatul, memberi harapan agar program ini tak hanya jadi jargon, tetapi juga solusi konkret di lapangan. (ADV).
