SANGATTA (24/5-2019)
Sembilan kabupaten dan kota di Kaltim meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim. Predikat yang dinanti-nantikan kepala daerah itu, diumumkan kepala BPK Kaltim, Raden Cornel Syarief Prawiradiningrat pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHKPA) Tahun Anggaran (TA) 2018 se Kaltim, Jumat (24/5) sore di Kantor BPK Kaltim Samarinda.
Acara yang dikemas dengan buka puas bersama ini, dihadiri Bupati dan Walikota serta Ketua DPRD se Kaltim. Dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim, hanya Kabupaten Mahakam Ulu yang belum meraih predikat WTP. “Predikat WTP bukan pemberian atau hadiah BPK, tetapi merupakan hasil kerkat keras kepala daerah dan bersama perangkatnya,” kata Raden Cornel Syarief Prawiradiningrat usai menyerahkan dokumen hasil pemeriksaan kepada masing-masing kepala daerah dan Ketua DPRD.
BPK, tandas Raden Cornel Syarief Prawiradiningrat selalu menjaga kualitas atas hasil laporan yang diserahkan. Tujuan pemeriksaan, diakuinya untuk melakukan penilaian terhadap kewajaran apa yang dilaporkan kepala daerah dalam melaksanakan amanat UU.
Disebutkan, akhir dari pemeriksaan yang dilakukan BPK yakni memberikan penilaian berupa opini yakni WTP, WDP, Tidak Wajar serta tidak dapat memberikan pendapat atau menolak laporan yang disampaikan. “Semua disampaikan dalam tiga buku yang diharapkan menjadi perhatian kepala daerah daalm kurun waktu enam puluh hari,” ungkap Raden Cornel Syarief Prawiradingrat.
BPK Kaltim, berharap kedepan semua daerah di Kaltim meraih predikat WTP seperti beberapa provinsi lainnya. BPK, diakui Syarief berterimakasih kepada daerah yang merespon dan sigap dengan beberapa hal yang menjadi catatan saat dilakukan pemeriksaan.
Syarief menyebutkan ia mendapat informasi dari tim audit yang dikirimnya ke daerah, mendapat dukungan kepala daerah sehingga proses audit berjalan lancar sesuai harapan. Namun, semua kerjasama yang baik itu, ditandaskannya semata-mata untuk kemudahan serta kelancaran selama audir berlangsung. “Bisa saja saat pemeriksaan ada pihak yang kurang mendukung, sehingga mempengaruhi emosi auditor,” ungkapnya.
Dari sederet daerah yang kembali berhasil meraih predikat WTP yakni Kutai Kartanegara (Kukar) yang tahun lalu mendapat predikat WDP bersama Mahakam Hulu. Gagalnya kabupaten termuda di Kaltim ini meraih predikat WTP, diperkirakan banyak penyebabnya diantaranya asset belum terdata baik, serta minimnya SDM. Kondisi ini dialami Kutim dalam beberapa tahun setelah menjadi kabupaten pada tahun 1999.(SK8)
