Penajam – Megahnya Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dengan Penajam Paser Utara (PPU) belum juga membawa manfaat nyata bagi warga sekitar. Meski konstruksi telah rampung dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Juli 2024, jembatan ini hingga kini masih tertutup untuk akses publik.
Kekecewaan pun disuarakan oleh Baharuddin Muin, anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur dari dapil PPU dan Paser. Menurutnya, masyarakat PPU telah lama menanti pembukaan jembatan tersebut, apalagi infrastruktur pendukung di sisi Penajam sudah selesai dibangun jauh sebelum peresmian.
“Jembatan Pulau Balang itu harapan besar masyarakat Penajam yang sudah ditunggu bertahun-tahun. Tapi kenapa sampai sekarang belum dibuka juga untuk umum?” ujar Baharuddin beberapa waktu yang lalu.
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti alasan teknis di balik belum dibukanya akses tersebut. Yang jelas, satu-satunya momen jembatan itu dibuka hanyalah saat arus mudik dan balik Lebaran 2025, itupun hanya sementara dengan sistem buka-tutup satu arah.
Setelah masa Lebaran berakhir, jembatan kembali ditutup, memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat yang merasa pembangunan di tanah mereka tak sepenuhnya untuk mereka.
“Jembatan ini bukan sekadar proyek fisik. Ini simbol konektivitas dan keadilan pembangunan antarwilayah,” tegas Baharuddin.
Ia menilai bahwa jika jembatan dibuka secara permanen, maka dampaknya akan sangat besar terhadap kehidupan masyarakat PPU. Mulai dari penurunan harga barang kebutuhan pokok, kemudahan akses pendidikan dan kesehatan, hingga dorongan signifikan terhadap ekonomi lokal.
“Saat ini, semua masih mahal karena barang harus dikirim lewat feri atau speedboat,” keluhnya.
Namun, Baharuddin juga menyadari pembukaan jembatan akan berdampak pada sektor transportasi air. Menurutnya, jika jembatan dibuka penuh, maka moda feri bisa tergeser dan bahkan menghilang seiring waktu.
“Feri mungkin tetap dibutuhkan bagi yang tinggal dekat pelabuhan, tapi untuk mobilitas umum, pasti beralih ke jembatan,” ujarnya.
Sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Baharuddin menekankan bahwa infrastruktur seperti Jembatan Pulau Balang tidak boleh menjadi simbol kemegahan semata, tapi harus difungsikan maksimal agar tidak menjadi proyek mubazir.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret untuk membuka jembatan ini secara permanen, demi memenuhi harapan masyarakat yang selama ini hanya menjadi penonton di tengah geliat pembangunan. (ADV).
