Samarinda – Kondisi infrastruktur kawasan ekonomi khusus (KEK) Kariangau kembali menjadi sorotan serius Komisi II DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi II, Firnadi Ikhsan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi jalan penghubung menuju terminal PT Kaltim Kariangau Terminal (PT KKT) yang mengalami kerusakan parah dan bahkan sebagian telah amblas.
“Dalam pertemuan hari Kamis (19/6), direksi KKT melaporkan masalah serius pada infrastrukturnya, terutama kondisi jalan penghubung ke terminal, dimana sebagian telah amblas sehingga berpotensi mengganggu alur logistik,” ungkap Firnadi di Gedung D DPRD Kaltim, Jumat (20/6/2025) kemaren.
Firnadi menjelaskan bahwa pihak direksi PT KKT telah bersurat kepada Dinas PUPR Provinsi dan Balai Pengelolaan Jalan Nasional guna meminta tindakan cepat. Sebagai anak perusahaan daerah PT Kaltim Melati Bhakti Satya bersama PT Pelindo, PT KKT memegang peran vital dalam sistem logistik Kaltim.
Menanggapi hal itu, Komisi II berkomitmen untuk mendukung perbaikan infrastruktur jalan di kawasan tersebut. Ketua Komisi II bahkan dijadwalkan akan melakukan pertemuan langsung dengan pengelola jalan nasional agar respons terhadap kerusakan bisa segera ditindaklanjuti.
“Ketua Komisi II menjanjikan pertemuan langsung dengan pihak pengelola jalan nasional untuk mempercepat tindakan,” ujar Firnadi.
Tak hanya soal infrastruktur, Firnadi yang juga legislator dari Fraksi PKS, menekankan pentingnya peningkatan kontribusi PT KKT terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga menyoroti perlunya keterlibatan lebih banyak tenaga kerja lokal dalam operasional perusahaan.
“SDM Kalimantan Timur harus diberi kesempatan dan pelatihan teknologi bongkar muat agar mereka benar-benar berdaya saing,” tambahnya.
Firnadi menegaskan, Komisi II siap menjadi fasilitator dalam proses peningkatan kualitas dan kuantitas SDM lokal, serta mendukung penuh upaya modernisasi terminal sebagai bagian dari pembangunan strategis nasional yang berbasis potensi daerah.
Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar DPRD Kaltim dalam mendorong peran maksimal BUMD dan sektor logistik daerah sebagai pilar penting penguatan ekonomi regional dan nasional. (ADV)
