SANGATTA,Suara Kutim.com (20/4)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Timur (Kutim) Fahmi Idris menjanjikan honor Pelaksana Pemilu Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkatkan 100 persen dari honor PPK dan PPS saat Pilpres atau Pileg lalu. Artinya, jika pada Pilpres dan Pemilu, PPK mendapat honor Rp1.250.000 perbulan, maka di Pilkada nanti bakal mendapat Rp2,5 juta sementara anggota PPK dari Rp1 Juta menjadi Rp2 Juta.
Sementara Honor untuk KPPS yang semula Rp400 ribu bakal menerima Rp800 ribu, sedangkan anggota dari Rp350 ribu menjadi Rp700 ribu. Ditambah uang makan sebesar Rp35 ribu pada saat pemungutan suara.
Meski demikian, Fahmi kepada wartawan belum bersedai menjelaskan angka riil yang diterima PPK dan PPS. “Kami belum bisa rinci per orang per bulan berapa, karena masih dalam rancangan. Kalau anggaran sudah disetujui, kami bisa jelaskan karena kalau masih draf, kami takut tidak terpenuhi nanti kami diprotes sama PPK dan PPS,” kata Fahmi.
Ia mengakui, anggaran yang dibutuhkan bisa membengkak jika alat – alat seperti kotak suara tidak bisa lagi digunakan, termasuk bilik suara. Namun karena ini masih bisa digunakan, karena itu mengurangi anggaran belanja KPU.
Selain karena ingin sejahterakan PPK dan PPS, kenaikan anggaran juga diduga karena akan bertambahnya KPPS seiring bertambanhnya TPS. Namun estimasi akan bertambahnya TPS, masih diragukan karena justru dalam Pilkada ini, jumlah pemilih per TPS dibatasi 800 pemilih. Dilain pihak, jumlah penduduk Kutim justru turun dari jumlah penduduk pada Pemilu dan Pilpres lalu yang tercatat hanya 554 ribu, sedangkan dalam Pilkada tahun ini hanya 412 000 jiwa.
Terkait dengan kenaikan pemilih TPS, dan turunnya jumlah pemilih berdasar data Disdukcapil, Fahmi beralasan hanya sebagai perhitungan dana jika lebih akan dikembalikan ke negara. “Toh kalau memang nanti tidak terpakai, dikembalikan ke negara,” katanya.
Sebagai sandaran Fahmi, yakni alokasi anggaran Pilkada di Berau dan Kota Bontang yang jumlah penduduk dan wilayah lebih kecil. Menurutnya, Berau yang jumlah penduduknnya hanya setengah dari penduduk Kutim, mendapat anggaran Rp37 M, sementara Kota Bontang yang penduduknya hanya sepertiga jumlah penduduk Kutim dengan luas wilayah yang kecil, dana yang dialokasikan mencapai Rp25 miliar. “Kalau Kutim dengan jumlah penduduk yang besar dan luas wilayahnya besar, maka wajar kalau dapat anggaran Rp50 miliar,” sebut Fahmi.
Beberapa sumber yang dihubungi Suara Kutim.com menyebutkan Pemkab sudah final mengalokasikan dana untuk Pilkada mendatang sebesar Rp75 M, bahkan usulan itu sudah disampaikan ke DPRD Kutim untuk mendapatkan persetujuan. “Dari alokasi dana yang ada terbesar untuk KPU yang meliputi honorer PPK dan PPS serta logistik pemilu,” terang sumber media ini seraya menambahkan sumber dana akan memangkas sejumlah anggaran sejumlah SKPD termasuk menunda beberapa kegiatan yang diprogramkan tahun 2015.(SK-02/SK-03)
