MENDORONG peningkatan ketenagakerjaan di Kutai Timur. Fraksi Partai Gerindra mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pembentukan Kelembagaan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batota Trans Kalimantan.
Leny Susilawati Aggraini – anggota Fraksi Gerindra, dalam rapat paripurna pandangan Fraksi terhadap nota pengantar Empat Rancangan Peraturan Daerah, menyebutkan Raperda kelembagaan Administrator Kawasan Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, merupakan langka strategis yang ditempuh Pemkab Kutim. Karena akan mampu menggerakkan dan menggairahkan perekonomian rakyat di sekitar kawasan KIPI Maloy .
“Keberadaan Peraturan Daerah tersebut, merupakan dasar dan pedoman untuk keperluan Administrator kawasan KIPI Maloy, yang tentunya banyak elemen dan faktor penggerak yang akan terlibat di dalamnya demi kelancaran pelaksanaan tatakelola pemerintahan. maka untuk itu dianggap perlu diperkuat oleh rancangan Raperda,” jelasnya.
Fraksi Partai Gerindra, sebut Leny, berpandangan bahwa KEK KIPI Maloy merupakan bagian utama dan terpenting dari kerangka kebijakan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian melalui ekspansi industri ekspor di kawasan KIPI Maloy.
“Kawasan Ekonomi Khusus digunakan Pemerintah Daerah sebagai alat untuk mendorong ketenagakerjaan. Selain itu ikut berkontribusi terhadap pembangunan sumberdaya manusia melalui transfer teknologi”. Ucapnya
Lebih lanjut, Leny menjelaskan jika Kawasan Ekonomi Khusus nantinya juga merupakan dimana perusahaan dalam negeri mampu berinteraksi dengan perusahaan luar negeri. Sehingga mampu menggali dan menyerap ilmu manajemen dari perusahaan luar negeri.
“Untuk itu, fraksi Partai Gerindra menilai Rancangan Peraturan yang di ajukan oleh pemerintah untuk segera ditindaklanjuti dengan melakukan pengkajian yang lebih teliti agar bisa segera ditetapkan menjadi Perda”. Pungkasnya (ADV-84/DPRD KUTIM)
