SANGATTA,Suara Kutim.com (15/7)
Disaat Pemkab Kutim berusaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, disisi lain terjadi rasionalisasi karena mampetnya penerimaan, didapat kabar kini ada utang yang dalam jumlah besar dan terus mengunung.
Walaupun demikian, Pemkab Kutim tetap menerapkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada sebagian masyarakat Kutim yang dianggap miskin meski haru gali lubang tutup lubang. “Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk layanan Jamkesda sebagian besar hanya digunakan untuk menutupi hutang-hutang Jamkesda pada tahun-tahun sebelumnya,” terang Kepala Dinas Kesehatan Kutim dr Aisyah.
Didampingi Kasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Muliyadi, disebutkan setiap tahunnya anggaran puluhan miliar rupiah yang disediakan untuk pembiayaan Jamkesda hanya menutupi hutang-hutang Jamkesda pemerintah untuk tahun-tahun sebelumnya.
Ia menyebutkan pada tahun 2016, dialokasikan lebih Rp 18 miliar untuk layanan Jamkesda, namun lebih Rp 14 miliar membayar hutang pada tahun 2014 dan 2015 yang ada di berbagai rumah sakit baik di Kaltim maupun luar Kaltim. “Efektifnya anggaran yang bisa digunakan untuk tahun ini hanya tersisa Rp 3,5 miliar. Sementara sejak bulan Januari hingga Mei tagihan lebih dari Rp 6 miliar, artinya sudah minus,” sebut Muliadi.
Saat ditemui, Jumat (15/7) di ruang kerjanya, Muliadi menyebutkan pembiayaan untuk Jamkesda rata-rata mencapai Rp 1,2 miliar sehingga angka riil kebutuhan minimal Rp 15 miliar. Disinggung upaya mengatasi utang yang bakal membengkak, diakui sudah disampaikan beberapa alternatif termasuk mesinergikan Jamkesda dangan BPJS. (SK3)
