 |
| Mahyunadi saat memberikan keterangan pers |
SANGATTA,Suara Kutim.com
Mahyunadi- Ketua DPD Partai Golkar Kutim, setuju pemilihan kepala daerah kedepan melalui DPRD. Ia menyebutkan, semenjak kran pemilihan langsung kepada masyarakat banyak dana yang harus dikeluarkan. “Bayangkan, untuk mengikuti Pilkada Kutim beberapa waktu lalu dana yang dibutuhkan paling tidak lima puluh miliar rupiah, kalau begitu tidak sebanding dengan dana operasional yang dialokasikan untuk seorang kepala daerah paling banyak tiga miliar setahun sudah termasuk biaya perjalanan dinas dan keperluan rumah tangga,” ujar Mahyunadi.
Kepada wartawan ia mengaku sedih banyak kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia, terkena kasus korupsi akibat harus mengembalikan dana saat Pilkada. Menurut Mahyunadi, mahalnya biaya yang disandang seorang kandidat kepala daerah karena banyak biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya sosialisasi, biaya timses termasuk untuk “serangan” fajar dan beragam serangan lainnya termasuk bantuan-bantuan sosial lainnya.
Disisi lain, adik mantan Mahyudin- mantan Bupati Kutim ini menyebutkan dalam kehidupan sosial masyarakat kerap terjadi gesekan demikian di jajaran aparatur negara. “Ini pengalaman, saya tahu persis,” ujar Mahyunadi seraya menggambarkan bagaimana nasib sejumlah PNS yang saat kakaknya kembali berlaga di Pilkada Kutim.
Jika pemilihan melalui DPRD, pemuda yang bakal dijagokan Partai Golkar Kutim untuk berlaga di Pilkada mendatang menilai jika pemilihan melalui DPRD, biaya yang ditanggung kandidat dan pemerintah akan kecil. “Biaya yang tanggung pemerintah itu luar biasa besar mulai biaya sosialisasi, pembinaan politik, sampai keamanan dan honorer pelaksana sedangkan bagi kandidat harus buat baju kaos, spanduk, baliho, membiaya operasi timses,” beber Mahyunadi seraya menambahkan data pemilih juga kerap dipermainkan.
Lalu apa untungnya jika lewat DPRD seperti digadang sejumlah Parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), Mahyunadi menegaskan sangat mudah dalam pengawasan dan biaya yang dikeluarkan pemerintah kecil. “Coba buat surat suara ngak sampai satu rim, paling banyak lima puluh lembar. Kemudian, jika ada yang mencoba menyuap selain aturan mainnya tambah ketat dan mengancam antara penyuap dengan penerima, pengawasan bisa lebih mudah karena anggota dewan jumlahnya terbatas,” ungkapnya.
Mahyunadi menegaskan jika harus pemilihan langsung tentu ia dan partainya akan melakukan kajian mendalam. Sedangkan jika melewati DPRD, ia dengan tegas menyatakan ada lima rekannya menyatakan mendukung tanpa harus dibayar. “Kalau di luar Golkar ada lima orang artinya suara yang mau diberikan kepada kader Golkar ada dua belas,” sebut Mahyunadi.(SK-02)
