Sangatta – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) akan berupaya maksimal untuk bisa menekan angka penyebaran dan penularan Virus Corona atau COVID-19, khususnya di wilayah Kutim. Melalui Gugus Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 yang telah dibentuk, Pemkab Kutim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4 Miliar untuk penanganan COVID-19 selama 3 bulan ke depan. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Irawansyah dalam kegiatan jumpa pers, Selasa (24/3/2020) di ruang Tempudau Kantor Bupati Kutim.
“Sebelumnya di pemberitaan telah beredar bahwa Pemkab Kutim menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar untuk penanganan COVID-19 di Kutim. Namun saat ini saya klarifikasi bahwa anggaran (Rp 1,3 miliar, red) tersebut hanya untuk 2 minggu saja. Itu sesuai permintaan dari Dinkes (Dinas Kesehatan) Kutim,” ujarnya.
Lanjutnya, dari usulan yang disodorkan Dinkes Kutim dalam penanganan COVID-19 selama 6 bulan, dibutuhkan anggaran lebih dari Rp 5,5 miliar. Namun karena secara nasional penanganan awal COVID-19 ini diberi waktu selama 3 bulan ke depan, maka pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4 miliar, untuk 3 bulan kedepan.
“Alhamdulillah, melalui rapat Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutim, disiapkan anggaran sebesar Rp 4 miliar untuk penanganan COVID-19 di Kutim selama 3 bulan ke depan. Anggaran ini tidak hanya untuk memenuhi segala kebutuhan penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) standar, juga segala kebutuhan operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di Kutim,” terang Irawansyah.
Ditambahkan Irawansyah, dirinya sudah meminta agar Dinkes Kutim segera menyusun draf usulan kebutuhan. Sebab saat ini anggaran tidak terduga milik Pemkab Kutim sudah digunakan untuk melakukan tindakan awal dalam penanganan COVID-19. Sedangkan jika dalam perjalanannya nanti Pemkab Kutim masih membutuhkan dana, maka akan dilakukan pengajuan anggaran tambahan kepada Kementrian Keuangan (Kemenkeu).
“Saat ini dana tidak terduga sudah kita pakai untuk penanganan awal. Jadi segala keperluan yang mendesak, sudah kita pesan dan beli. Jika kurang, kita akan bermohon kepada Kemenkeu agar ada suntikan dana tambahan,” ujar Irawansyah.(Adv-Kominfo)
