Beranda politik DPRD Kutim Paripurna ke 18, Ketua DPRD Kutim Harap Pemkab Terus Bersentuhan Dengan Masyarakat

Paripurna ke 18, Ketua DPRD Kutim Harap Pemkab Terus Bersentuhan Dengan Masyarakat

0
Rapat Paripurna ke 18, Maasa Sidang ke III DPRD Kutai Timur

Loading

SuaraKutim.com, Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutim telah mengadakan Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang ke-III mengenai Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Pemerintah Pemerintah Mengenai Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 17 Juli 2023.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, Unsur Forkopimda, Wakil Ketua II DPRD Kutim Asti Mazar, 21 Anggota DPRD Kutim, Asisten Pemerintah Kabupaten Kutim Poniso Suryo, serta Kepala dan Perwakilan OPD.

Dalam sambutannya, Joni menyampaikan bahwa pada rapat paripurna sebelumnya mengenai Penyampaian Nota Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024, pemerintah telah mengungkapkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim sebesar Rp 8,1 Triliun untuk tahun depan.

“Program kegiatan pun kita harapkan harus bersentuhan dengan masyarakat dengan efektif dan efisien,” kata Joni.

Dengan anggaran tersebut, pemerintah daerah berfokus pada penguatan struktur ekonomi guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, dalam mendukung program ini, perlu dipertimbangkan keterkaitan antara sasaran program kegiatan dan program antar Organisasi Perangkat Daerah, serta keselarasan antara penyusunan program dan kegiatan.

Selanjutnya, setiap fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum, termasuk Fraksi Partai Golongan Karya (FPGK), Fraksi Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Nasional Kesejahteraan Bangsa (FNKB), dan Fraksi Nurani Amanat Persatuan (FNAP).

“Kita serahkan semua pandangan umum fraksi ke pemerintah, besok kita akan mendengar bersama pendapatan dan jawaban pemerintah terhadap pandangan para fraksi,” tandas Joni. (red/SK-05/adv)