Samarinda – Dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kalimantan Timur yang digelar pada Senin (2/6/2025) pekan lalu, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan catatan kritis terhadap sejumlah program unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029, khususnya program GratisPol yang diusung Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Juru Bicara Fraksi, Hartono Basuki, menyoroti tiga program utama yang dinilai masih memerlukan penjelasan detail, yaitu berobat gratis, makan bergizi gratis (MBG), dan wifi gratis di desa. Rapat ini dipimpin oleh Ekti Imanuel dan dihadiri para pimpinan DPRD serta staf ahli dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dalam pernyataannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa layanan berobat gratis perlu dijelaskan batasan dan cakupannya. Pasalnya, selama ini layanan kesehatan di Kaltim sebagian besar sudah ditopang oleh BPJS Kesehatan dengan pendanaan dari kabupaten/kota.
“Program yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur perlu memperjelas apakah layanan berobat gratis ini mencakup semua jenis layanan atau hanya menutup celah yang belum tercover oleh BPJS,” ujar Hartono.
Tanpa kejelasan regulasi dan skema pembiayaan, menurut fraksi ini, dikhawatirkan akan timbul tumpang tindih kebijakan yang justru menyulitkan integrasi pelayanan publik.
Sorotan berikutnya ditujukan pada program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan agenda nasional Presiden-Wapres terpilih Prabowo-Gibran. PDI Perjuangan menilai bahwa program ini masih belum diimplementasikan secara menyeluruh di Kaltim.
“Program MBG memang telah menjadi program nasional, namun di Kaltim masih sebatas simulasi dan belum benar-benar terimplementasi secara menyeluruh,” jelasnya.
Fraksi ini juga mempertanyakan kesiapan fiskal dan teknis daerah dalam mengadopsi program tersebut, serta mendorong pemerintah menjelaskan sumber pendanaannya secara jelas.
Sedangkan untuk rencana wifi gratis di desa, fraksi ini mendukung inisiatif tersebut namun menekankan bahwa peningkatan kualitas jaringan internet harus menjadi prioritas utama.
“Alangkah baiknya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas internet di Kaltim lebih dulu, karena banyaknya zona blank spot dan area yang kualitas internetnya masih belum memadai,” tegas Hartono.
Fraksi ini meminta penjelasan lebih lanjut sejauh mana pemetaan dan penguatan infrastruktur digital telah dilakukan oleh pemerintah provinsi sebagai fondasi pelaksanaan program wifi gratis.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh materi dalam RPJMD Kaltim 2025–2029 dapat dibahas secara komprehensif melalui panitia khusus DPRD agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
“Hal ini penting agar percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kaltim berjalan sesuai harapan bersama,” pungkas Hartono. (ADV).
