SANGATTA,Suara Kutim.com (26/9)
Ambruknya penerimaan negara dari penjualan sumber daya alam (SDA) yang selama ini melambungkan kabupaten kaya SDA di Kaltim seperti Kutim, harus menjadi pembelajaran. Jika selama ini menggantungkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dan royalti dari sektor Migas dan Batu Bara sudah saatnya penggalian sumber pembiayaan dari potensi lainnya terutama jasa yang merupakan kekuatan PAD.
Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang mengakui pemkab saatnya mengalihkan tumpuan penerimaan ke PAD meski tidak bisa memenuhi kebutuhan APBD yang mencapai triliunan rupiah. “Mulai tahun depan Pemkab Kutim bertekat untuk menggenjot PAD Kutim, agar bisa naik melebihi target yang telah ada saat ini,” kata Wabup Kasmidi.
Upaya itu dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dari potensi daerah yang ada agar mampu menjadi PAD Kutim. Ditegaskan Wabup Kasmidi, upaya peningkatan PAD itu akan menjadi tugas utama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sebagai koordinator.
Menurutnya, dilihat target PAD Kutim dari tahun ke tahun masih berkisar Rp 100 miliar, sementara potensi PAD jika digali lagi semaksimal bisa lebih. Karenanya, ungkap Kasmidi, pada tahun 2017 target PAD dinaikan 50 persen sehingga mencapai Rp 150 miliar.
“Bercermin dengan kondis keuangan pemerintah yang defisit saat ini, maka solusi satu-satunya yakni kita harus menggali lagi potensi PAD yang kita miliki di berbagai sektor. Selain itu, PAD nantinya akan langsung masuk dalam Kas Daerah Kutim, berbeda dengan DBH dan Royalti Migas dan Batubara, yang harus masuk ke kas negara terlebih dahulu sebelum kemudian dibagika ke daerah sesuai porsi yang ditetapkan sendiri dari pusat,” bebernya.
Lebih jauh Kasmidi mengatakan, rencana peningkatan PAD ini akan dibahas bersama dengan DPRD terutama penerbitan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat mengali potensi PAD. “Memang perlu kajian mendalam, jangan sampai nantinya illegal dan justru melemahkan semangat berinvestasi di Kutim,” sebut mantan anggota DPRD Kutim ini.(SK3)
