SANGATTA (7/1-2019)
Puluhan aparat desa baik kepala desa maupun Ketua RT, keluar ruang Meranti Kantor Bupati Kutim setelah merasa harapan mereka ADD segera dibayarkan tidak mendapat respon. Bahkan, sejumlah kepala desa menyatakan apabila tidak ada penciaran ADD, mulai Selasa (8/1) besok mereka menghentikan pelayanan publik.
“Selama ini, apara desa bersikap bisa menerima alasan Pemkab Kutim kalau APBD defisit sehingga ADD tahun 2016, dan 2017 akan dibayarkan pada APBD Perubahan tahun 2018 namun kenyataanya juga tidak terealisasi,” kata Parakasi – Kades Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan.
Mewakili kepala desa sekaligus pengurus Adesi Kutim, diuraikan selama ini aparat desa kerap didesak Ketua RT, Kepala Adat serat aparat desa lain terkait tunjangan mereka. “Tunjangan kami sebagai aparat desa, kami berharap bisa dicairkan, terkait masalah belum adanya dana dari pemerintah pusat kami sebagai aparat desa bukan domain kami,” ujar Parakasi.
Dihadapan puluhan kepala desa dan Ketua RT, Parkasi membacakan surat pernyataan yang mereka rumuskan pada pertemuan Kamis (3/1) diantaranya mereka menilai Gerbang Desa Madu tidak menjadi andalan karenanya melaksanakan Perbup Kutim tentang Pedoman ADD.
“Kami minta apa yang dimintakan kepala dan lembahga desa, disikapi paling lambat Kamis tanggal 10 Januari 2019, karenanya kami akan menghentikan pelayanan publik sampai pencairan,” tandas Parakasi.
Meski secara berulang kali dijelaskan, terlebih belum disahkannya DPA, Bupati Ismunandar berharap pelayanan desa tetap berjalan. Namun ketika Awang Amir Yusuf dari BPKAD, belum bisa memastikan bulan pencairan, terlebih adanya rencana kekurangan ADD dicairkan pada APBD Perubahan Tahun 2019 sejumlah kepala desa langsung protes dan keluar ruangan.
Aksi wall out sejumlah aparat desa ini, membuat suasana pertemuan gaduh bahkan Wabup Kasmidi Bulang minta berulang kali kepala desa tidak meninggalkan. Bahkan ia perintahkan anggota Satpol PP, menutup pintu dan tidak mengijinkan yang sudah keluar ruang tidak masuk kembali. (SK2/SK3/SK4)
