SANGATTA (7/9-2020)
Untuk apa dan kemana saja anggaran Pemkab Kutim dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya mulai terkuak yakni untuk sekelompok orang saja. Kongkalingkong mengkadali uang rakyat Kutim ini, disalurkan melalui paket proyek yang dikelola sendiri mulai pengadaan hingga pembayarannya.
“Kami nggak pernah minta paket proyek yang ada saat ini, yang kami minta ada peluasan ruang kerja karena kondisi kantor sudah sempit, eh nggak tahunya yang datang proyek lain seperty canopy, green house, PLTS seta pintu gerbang,” ujar seorang pejabat di Pemkab Kutim.
Kepada Tim Suara Kutim.com yang melakukan penelusuran sejumlah paket prpyek yang disebut-sebut proyek Abunawas ini, dijelaskan banyak kebutuhan kantor yang justru tidak dipenuni. Beberapa pejabat lainnya, mengakui mereka sama sekali tidak pernah meminta apapun terkait dengan sejumlah paket proyek yang ada di lingkungan kerja mereka. “Kami saja, kaget dikasih bak sampah dari jati ini jumlahnya puluhan buah,” ungkap pejabat lainnya.
Meski kaget, sejumlah pejabat terpaksa memilih diam dan membiarkan paket demi paket masuk ke tempat kerja mereka. “Kami tidak pernah mengusul, tapi ada saja paket yang masuk setiap tahun bahkan belakangan ini lebih banyak, sementara anggaran kami tidak bertambah meski APBD naik dan beragam usulan disampaikan baik melalui Musrenbang atau membuat telahaan staf ke bupati,” ungkap sejumlah pejabat di kawasan Bukit Pelangi.
Keterangan yang dihimpun Suara Kutim.com, paket proyek yang bertebaran di sejumlah OPD dan kecamatan bahkan sejumlah instansi vertikal ini, dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) yang dipimpin Sur.
Plt Kepala BPKAD Kutim, Yulianti ketika dikonfirmasi membenarkan ia telah menemukan paket proyek diinstansi yang kini dipimpinya. Yuli yang kesehariannya Asisten Administrasi Umum Setda Kutim, menyatakan sudah menghetikan paket-paket yang ada di BPKAD karena buka tugas pokok BPKAD. “Kini dana yang ada untuk menuntaskan yang penting-penting seperti ADD, Gaji ASN dan TK2D, Insetif serta utang Pemkab yang sudah lama ada namun belum diselesaikan,” bebernya.
Meski demikian, Yuli tidak menyebutkan berapa paket dan nilai proyek yang ada di BPKAD, namun sumber lain mengungkapkan nilianya Rp300 miliar lebih.(SK2/SK3/SK5)
