SAMARINDA (22/6-2020)
Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bijak dalam bertindak terutama terkait paham-paham yang dapat menganggu Kamtibmas termasuk mencoreng nama baik Pemda dan Korps Pegawai Negeri Sipil. Dalam era digital, ujar Pj Sekda Kaltim, M Sa’bani, banyak konten yang membuat ASN latah menggunakannya sehingga berhadapan dengan masyarakat hukum serta UU ASN.
Pesan itu, dikemukakan Sa’bani usai mengikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Satuan Tugas Radikalisme ASN yang digelar secara virtual daring oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Senin (22/6).
Dalam rakor yang diiuti banyak pihak itu, berbagai masukan daerah serta saran Tim menjadi atensi Pemprov Kaltim. “ASN yang terlibat masalah radikalisme pasti dikenakan sanksi hukum yang berlaku seperti penundaan kenaikan pangkat, gaji berkala bahkan pemberhentian dengan tidak hormat,” ungkapnya.
Iapun menaruh harapan, semua Kepala OPD aktif melakukan pembinaan kepada ASN maupun non ASN untuk selalu waspada dengan ajaran-ajaran paham radikalisme yang kerap disampaikan melalui media sosial seperti facebook, WA, dan Instagram. “Jika menerima informasi yang dinilai tidak pantas, sebaiknya segera dihapus bukan ikut menyebarluaskannya terlebih sebagai aparatur negara,” imbuhnya.
Sa’bani membenarkan era digital, sangat mudah mempengaruhi orang meski apa yang disajikan belum tentu benar. Ditegaskannya, saat ini banyak teknik-teknik editing digital yang dapat merubah suara dan gambar orang sehingga terlihat benar. “Sebagai ASN yang sudah melewati berbagai tahapan dalam penerimaan CPNS, hendaknya lebih hati-hati dengan segala informasi yang bisa merugikan diri sendiri dan keluarga. Intinya, bijak dan waspada saat menerima informasi, terlebih terkait pafam radikalisme, ujaran kebician serta hal-hal yang berbay sara,” pesan Sa’bani yang dalam Rakor didampingi sejumlah pejabat diantaranya Asisten Administrasi Umum, Fathul Halim.(SK8)
