Samarinda – Di tengah peliknya akses pendidikan di wilayah pedalaman Kutai Kartanegara (Kukar), gagasan pendirian SMA Terbuka muncul sebagai angin segar. Namun, di balik ide inovatif ini, ada sederet tantangan regulasi, perencanaan, hingga persoalan lahan yang harus diurai secara matang.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyambut positif wacana ini. Menurutnya, keberadaan SMA Terbuka sangat relevan untuk menjawab hambatan jarak tempuh yang kerap memupus semangat siswa di desa-desa Kukar untuk melanjutkan pendidikan menengah atas.
“Ya sebenarnya di Kukar itu, khususnya di daerah desa kalau dikatakan tidak ada daya tampung, ada juga. Tapi masalahnya, lokasi sekolah jauh dari pemukiman murid. Ini yang membuat akses mereka sulit,” ungkap Sarkowi seusai rapat kerja di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (10/6/2025).
Data menunjukkan bahwa Kukar mengalami selisih daya tampung sekitar 703 murid, namun Sarkowi menekankan bahwa tantangan utamanya bukan sekadar kapasitas, melainkan persebaran geografis penduduk yang tidak merata. Banyak siswa akhirnya enggan bersekolah karena jarak dan biaya transportasi yang memberatkan.
Ia juga menyebut, keengganan memilih sekolah swasta disebabkan perbedaan fasilitas dan beban biaya. “Kecuali swasta yang unggulan ya, itu sapras dan kualitasnya lebih baik. Tapi tentu sebanding dengan biaya yang dibutuhkan. Ini jadi dilema,” jelasnya.
DPRD bersama pemerintah provinsi telah merespons situasi ini dengan pembangunan sekolah baru di kawasan seperti Loa Tebu. Namun, Sarkowi mengakui hambatan terbesar tetap pada kepastian lahan.
“Persoalannya, kita itu kalau mau bangun sekolah, lahan harus jelas dulu. Kalau lahannya milik kabupaten atau ada hibah dari tokoh masyarakat, itu memudahkan. Tapi kalau harus pembebasan lahan, itu makan waktu dan berat,” paparnya.
Contoh konkret terjadi saat rencana awal pembangunan di Mangkurawang terpaksa dipindah ke Loa Tebu karena tidak tersedia lahan hibah. Kini, hasilnya menunjukkan dua rombongan belajar siap dimulai tahun ini.
Sarkowi juga menyoroti fenomena siswa yang gagal masuk sekolah negeri dan memilih menunggu tahun berikutnya. Dalam konteks ini, SMA Terbuka menjadi opsi yang fleksibel, terutama bagi anak-anak nelayan dan petani yang tidak bisa tinggal jauh dari rumah.
“Kalau memungkinkan, tentu akan kita lakukan. Karena anak-anak kita butuh semangat untuk sekolah. Kadang jarak sekolah yang jauh bikin biaya transportasi melebihi kebutuhan hidup mereka,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Sarkowi menegaskan pentingnya merancang kebijakan yang seimbang agar sekolah swasta tetap mendapat siswa dan tidak terpinggirkan dalam sistem pendidikan daerah. (ADV).
