Samarinda – Suasana ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu (7/5/2025), dipenuhi harapan dan tuntutan dari para perwakilan Persatuan Guru dan Tenaga Pendidik Honorer Kaltim yang datang dari berbagai daerah seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Kutai Kartanegara.
Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan sepuluh poin aspirasi kepada Wakil Gubernur H. Seno Aji, didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Rahmat Ramadhan serta Kabid ASN BKD Kaltim Andri Prayugo.
Di antara tuntutan yang disampaikan adalah: percepatan pembayaran gaji Januari–April 2025, pencairan THR, sistem penggajian bulanan bukan per jam pelajaran, hak cuti dan lembur, hingga jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Mereka juga meminta adanya jalur khusus pengangkatan PPPK paruh waktu bagi tenaga honorer yang tak lolos seleksi tahap 1 dan 2 karena persoalan administrasi, seperti masa kerja yang belum mencapai dua tahun.
Menanggapi aspirasi tersebut, Seno Aji menyatakan bahwa persoalan guru honorer sangat kompleks dan menyentuh langsung hajat pendidikan daerah.
“Permasalahan guru dan tenaga pendidik honorer ini memang pelik dan serius. Kami ingin ada solusi terbaik, khususnya bagi mereka yang belum terakomodir dalam seleksi PPPK karena masa kerja belum dua tahun,” tegasnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk terus memperjuangkan kesejahteraan guru dan tendik honorer, termasuk mengevaluasi kebijakan penggajian dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Pemprov akan berdiskusi dengan kementerian terkait agar ditemukan formula yang adil dan tepat,” imbuh Seno.
Pertemuan ini menunjukkan langkah serius dari pemerintah daerah dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi para pendidik yang menjadi garda depan sistem pendidikan di Kalimantan Timur.
