Samarinda – Perlindungan sosial bagi pekerja kembali menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Wakil Gubernur H. Seno Aji menekankan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja di Bumi Etam, termasuk di wilayah pedesaan dan sektor pendidikan yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau program Jamsostek.
Pernyataan ini disampaikan saat menerima kunjungan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Samarinda, Budi Wahyudi, di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (14/5/2025). Kunjungan itu sekaligus menjadi forum penyampaian data cakupan kepesertaan jaminan sosial di Kaltim, yang menunjukkan masih adanya ketimpangan perlindungan di sejumlah daerah.
“Karena jaminan sosial ini sangat dibutuhkan masyarakat, insyaallah permohonan yang disampaikan akan segera kami tindak lanjuti, terutama kepada OPD terkait,” ujar Seno Aji.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Kepesertaan Zeki Fatrianto turut menyerahkan data pekerja aktif yang belum terakomodasi program jaminan sosial. Data ini menjadi landasan Pemprov untuk mempercepat perluasan cakupan Jamsostek di seluruh kabupaten dan kota.
Seno menegaskan bahwa Pemprov akan terus berkoordinasi lintas sektor agar hak-hak pekerja terhadap perlindungan sosial bisa terpenuhi secara menyeluruh dan adil. Ia pun meminta agar setiap laporan dari BPJS dikawal secara aktif hingga benar-benar terealisasi.
“Di daerah pedesaan dan sektor pendidikan juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai ada pekerja yang tidak terakomodir jaminan sosial, karena itu menyangkut kesejahteraan mereka,” jelas Seno.
Dukungan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga dalam bentuk kebijakan dan pendanaan, terutama untuk pekerja nonformal yang selama ini cenderung terabaikan dalam sistem jaminan sosial nasional.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Samarinda, Budi Wahyudi, menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi antara BPJS dan Pemprov dalam menjangkau seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
“Tujuan kami menyampaikan data ini agar bersama pemerintah daerah bisa membangun sistem perlindungan yang benar-benar menyentuh seluruh masyarakat pekerja,” kata Budi.
Dengan komitmen ini, Kaltim diharapkan bisa menjadi contoh provinsi yang serius dalam menjamin kesejahteraan pekerjanya melalui perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.
