Samarinda – “Jalan rusak bukan sekadar lubang di aspal, tapi hambatan nyata bagi ekonomi dan keselamatan warga.” Seruan itu diungkapkan Subandi, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, saat menyoroti kondisi rusaknya infrastruktur jalan nasional di wilayah Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar) yang belum juga tertangani secara optimal karena keterbatasan anggaran.
Dalam keterangannya di Gedung E DPRD Kaltim pada Senin (19/5/2025), Subandi mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah II sangat terbatas. Dari total Rp28 miliar untuk empat kabupaten/kota—Samarinda, Kukar, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu—sebanyak Rp10 miliar sudah habis untuk belanja bahan bakar minyak (BBM).
“Anggaran UPTD Wilayah II sangat terbatas. Dengan dana tersisa, sangat sulit melakukan perawatan jalan secara maksimal,” ujarnya.
Dampaknya, banyak pengaduan masyarakat soal jalan rusak tidak bisa langsung ditindaklanjuti. Salah satu ruas jalan yang menjadi sorotan publik adalah Jalan HAM Rifaddin di Samarinda, yang rusak berat akibat cuaca ekstrem dan aktivitas kendaraan berat.
“Jalan tersebut merupakan jalur penghubung penting antara Samarinda dan Kukar. Kerusakan di sana sangat mengganggu mobilitas masyarakat,” tambahnya.
DPRD Kaltim sudah mengomunikasikan hal ini dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, yang menyebut perbaikan jalan nasional akan dilakukan bertahap menggunakan skema Multi Years Contract (MYC) mulai tahun 2025, dengan prioritas memperlancar jalur Samarinda menuju Kutai Barat.
Namun, Subandi menekankan perlunya solusi jangka pendek.
“Kita tidak bisa menunggu sampai 2026 untuk perbaikan jalan yang rusak parah. Harus ada solusi jangka pendek untuk memastikan jalan tetap bisa dilalui,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyuarakan urgensi peningkatan anggaran untuk UPTD agar lebih leluasa dalam menangani kerusakan jalan secara rutin.
“Kami akan memperjuangkan peningkatan anggaran dalam rapat anggaran mendatang. Infrastruktur jalan yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat,” pungkasnya.
Dengan dorongan dari DPRD dan koordinasi bersama pemerintah pusat, Subandi berharap kerusakan jalan nasional di Kaltim segera tertangani demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat. (ADV).
