Berau – Di tengah meningkatnya produksi perikanan di Kabupaten Berau, anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menyoroti kurang optimalnya pemanfaatan hasil laut akibat belum berkembangnya sektor hilirisasi. Ia menilai, banyak potensi laut di Berau yang belum tergarap maksimal, padahal dapat menjadi penggerak utama ekonomi lokal.
“Saya melihat hasil laut dari Berau ini belum dimaksimalkan secara menyeluruh. Kita ingin agar sektor kelautan, yang merupakan kewenangan pemprov, bisa benar-benar dikembangkan bersama-sama daerah yang memiliki potensi besar seperti Berau,” ujarnya saat ditemui di Gedung D DPRD Kaltim, Senin (27/5/2025) yang lalu.
Produksi perikanan Berau menunjukkan tren positif: dari 28.836,97 ton pada 2023 menjadi 29.793,81 ton di 2024. Namun sayangnya, menurut legislator dari dapil Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini, hasil laut masih kerap dikirim ke Tarakan dan dilanjutkan ke Tawau, Malaysia, tanpa nilai tambah berarti bagi daerah.
“Banyak hasil laut Berau justru dikirim ke luar, dan nilai tambahnya dinikmati di sana. Ini ironi bagi daerah yang memiliki kekayaan laut luar biasa,” jelasnya.
Ia mengajak pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk lebih serius mengembangkan industri pengolahan hasil laut di Berau.
“Kalau ada investor yang tertarik untuk membangun fasilitas pengolahan hasil laut di Berau, tentu kami sangat dukung. Supaya hasil laut itu tidak lagi dijual mentah ke luar, tapi bisa diolah di sini, diberi merek lokal, dan dipasarkan secara luas,” tegas Syarifatul.
Ia juga menyoroti keluhan nelayan mengenai harga ikan yang jatuh saat panen. Solusi jangka panjangnya, menurutnya, adalah membangun unit pengolahan yang mampu menyerap hasil tangkapan dan memperpanjang umur konsumsi ikan.
“Seringkali nelayan itu bingung saat ikan melimpah, tapi harga rendah dan penjualan sulit. Padahal kalau ada unit pengolahan hasil perikanan, ikan bisa dijadikan produk turunan seperti fillet, ikan asap, atau bahkan olahan beku,” tambahnya.
Tak hanya memperkuat ekonomi, industri pengolahan hasil laut juga diyakini berdampak positif bagi penyerapan tenaga kerja lokal.
“Pengolahan ikan itu membuka peluang kerja, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga, pemuda, dan warga sekitar pelabuhan. Jadi dampaknya bukan hanya di ekonomi, tapi juga sosial,” katanya.
Syarifatul menekankan perlunya sinergi antara Pemprov Kaltim, Pemkab Berau, dan pelaku usaha agar sektor perikanan Berau berkembang secara inklusif dan berkelanjutan.
“Kita butuh perencanaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Mulai dari bantuan alat tangkap, pelatihan budidaya, fasilitas cold storage, sampai pemasaran dan pengolahan,” pungkasnya. (ADV).
