SANGATTA,Suara Kutim.com (9/5)
Meski belum memiliki Pelabuhan Laut, sistem pengelolaan kepelabuhan di Kutim menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansu) DPRD Penajam Paser Utara (PPU). Saat berlangsung pertemuan dengan Pemkab Kutim, Senin (9/5) sian, berbagai pola pengelolaan pelabuhan dipertanyakan termasuk trik pemkab sehingga mendapatkan manfaat.
Dipimpin Hamdan, rombongan yang berjumlah 6 orang wakil raykat PPU ini diterima oleh Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim Rupiansyah. Didampingi Sekretaris Dinas Perhubungan Dobby Rizani serta pejabat lainnya, dipaparkan kondisi Kutim yang saat ini sedang membangun pelabnuhan laut di Kenyamukan. “Saat ini Kutim baru merancang Raperda tentang pelayanan pelabuhan, mengingat pelabuhan laut yang ada belum seratus persen selesai, karena masih terkendala akses jalan untuk menuju ke pelabuhan,” ungkap Rupiansyah.
Hamdan sebagai pimpinan rombongan mengakui kedatangan Pansus DPRD PPU untuk mendapatkan pengalaman Kutim dalam pengelolaan kepelabuhan terlebih-lebih adanya pelabuhan khusus milik perusahaan seperti KPC. “Kami berharap mengetahui bagaimana regulasi Kutai Timur dalam retribusi tentang pungutan pelabuhan, termasuk bagaimana pengelolaan Pelabuhan Maloy, karena setiap sambutan yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur selalu menyinggung tentang Maloy,” sebut Hamdan.(K2/SK12)
