SuaraKutim.com, Sangatta – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar Bulang, mengungkapkan kekhawatirannya terkait agenda pemerintah kabupaten (Pemkab) Kutim yang banyak digelar di luar daerah.
Asti Mazar Bulang mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut dan menyoroti dampaknya terhadap anggaran dan partisipasi masyarakat setempat.
“Iya ini juga yang akan kami pertanyakan, kemarin juga dari lembaga kemasyarakatan banyak bertanya ke kami, jujur kami tidak tahu kami juga tidak diberitahu karena kami tidak diundang,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (03/07/2023)
Asti Mazar Bulang menekankan bahwa keputusan untuk menggelar kegiatan di luar daerah haruslah didasarkan pada pertimbangan yang matang dan jelas. Ia meminta penjelasan dari Pemkab Kutim mengenai manfaat nyata yang didapat dari memilih tempat di luar daerah.
Selain itu, Wakil Ketua DPRD Kutim juga mengkhawatirkan dampak finansial yang ditimbulkan oleh keputusan tersebut. Ia menyoroti anggaran yang terkuras untuk biaya perjalanan dan akomodasi, sementara ada kebutuhan mendesak yang masih harus diprioritaskan di Kutai Timur.
“Nah itu nanti akan kita pertanyakan ke pemerintah ketika (rapat) pembahasan APBD perubahan dan APBD 2024 nanti,” imbuhnya.
Menurutnya, kegiatan pemerintahan apapun itu sebisa mungkin digelar di Kutai Timur, kecuali jika kegiatan tersebut mengharuskan melibatkan provinsi atau daerah lain.
Perlu diketahui, berdasarkan jadwal kegiatan Pemkab Kutim, pada Selasa (27/6/2023) telah digelar kegiatan rapat pengendalian operasional kegiatan (Radalok) triwulan II di Hotel Mercure Samarinda.
Di hari sebelumnya, Senin (26/6/2023) juga telah digelar rapat paparan kepala perangkat daerah berkaitan capaian program kegiatan tahun 2023 dan rencana kerja tahun 2024 di Hotel Mercure Samarinda.(Red/SK-05/Adv)
