MEWUJUDKAN daerah pemukiman di Kutim tertata, cantik dan sehat, Bupati Ismunandar belum lama ini di Samarinda, menandatangani MoU dengan Pemprov Kaltim. MoU yang ditanda-tangani Ismu merupakan salah satu mensukseskan Pengembangan dan Pembangunan Perumahan Kawasan Pemukiman (RP3KP) se-Kaltim.
“Insya Allah akan ditindak lanjuti ditingkat Kabupaten bersama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), mudah-mudahan bisa terwujud,” kata Bupati pada acara yang dirangkai dengan rakor pemahaman, urgensi dan penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan perumahan kawasan pemukiman (RP3KP) se-Kaltim.
Disebutkan Ismu, Dinas Perkim akan mempresentasikan program penataan wilayah di Kutim termasuk penyediaan rumah bagi anggota Korpri dan rumah murah, termasuk program Rumah Layak Huni (RLH).
Sementara, Hardi Simamora – Direktur Perecanaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan rumah merupakan kebutuhan dasar. Menurutnya, saat ini ada 3,4 juta RLH yang harus diselesaikan. “Masih 7,6 juta keluarga Indonesia menumpang belum miliki rumah atau yang disebut back lock dan itu harus turun menjadi 5,4 juta lewat program 1 juta rumah.,” ungkapnya seraya menambahkan Presiden RI Joko Widodo sudah mengintruksikan perizinan di sederhanakan yakni dari 700 hari menjadi 44 hari untuk kepengurusan back lock.
Asisten Ekban Setda Provinsi Kaltim, M Ihwansyah berharap adanya kesamaan persepsi antara Pemprov dengan Pemkab serta Pemkot. Sehingga bisa dilakukan pendataan yang baik guna mewujudkan program sejuta rumah secara nasional, untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Diharapkan baik di provinsi maupun daerah mengetahui jumlah secara detail data MBR yang jadi sasaran pemukiman murah ini. Agar (program) tepat, baik itu sarana maupun prasarananya,” sebutnya.(ADV16-Humas Kutim)
