SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur dalam rapat koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, belum lama ini, mengungkapkan jika 0,3 persen dari total penduduk Kutai Timur, atau berjumlah lebih kurang 5.000 warga Kutim masih tergolong miskin ekstrim.
Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Kutai Timur, Jimmi meminta pemerintah melakukan validasi ulang terkait angka kemiskinan ekstrem di Kutim ini, sehingga data yang dimiliki benar-benar riil.
“Validasi dan verifikasi data itu penting, bisa jadi yang dikatakan miskin itu tidak miskin,” ungkap Jimmi.
Menurutnya, data yang didapat akan digunakan untuk menentukan kebijakan tersebut. “Kalau sudah valid, nanti akan digunakan sebagai langkah kebijakan,” ujarnya.
Politisi PKS ini memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Pemkab Kutim. Menurutnya, langkah-langkah yang diambil sudah tepat dan menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, program-program pengentasan kemiskinan seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan bantuan sosial juga harus terus digencarkan. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan target penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kutim dapat tercapai.
“Upaya ini harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan akses terhadap lapangan pekerjaan,” tambah Jimmi.(Red-SK/ADV)
