SANGATTA,Suara Kutim.com (1/10)
Menyadari sektor perkebunan terutama kelapa sawit memberikan manfaat besar bagi daerah, termasuk perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat seperti dirasakan sejumlah kecamatan di Kutim termasuk Busang yang berada di pedalaman Kutim, membuat Bupati Ismunandar bersikukuh mempertahankan Dinas Perkebunan tetap ada dan menjadi bagian dari SKPD Kutim.
Kepada wartawan, Bupati Ismu menaruh harapan pemerintah pusat memahami kondisi dan kebutuhan di masing-masing daerah seperti Kutim yang membutuhkan kehadiran SKPD yang menangani masalah perkebunan terutama kelapa sawit.
Harapan Ismun ini terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang tidak mencantumkan Dinas Perkebunan sebagai salah satu SKPD yang ada di kabupaten, sehingga urusan perkebunan akan menjadi urusan salah satu bidang pada Dinas Pertanian.
“Dalam PP Nomor 18 tahun 2016 banyak hal yang seharusnya dikaji ulang oleh pemerintah pusat. Terutama terkait peleburan beberapa satuan kerja perangkat daerah jangan sampai sebenarnya di daerah dibutuhkan namun oleh pusat kemudian dilebur atau malah dihilangkan seperti Dinas Perkebunan,” ungkap Ismu
Sebagai daerah yang memiliki potensi perkebunan yang besar, tentunya keberadaan Dinas Perkebunan dibutuhkan Kutai Timur. Ia mengungkapkan, berdasarkan verifikasi kelembagaan sesuai PP Nomor 18 tahun 2016 diketahui Dinas Perkebunan memiliki penilaian sebanyak 165 point sehingga kelembagaannya di daerah setingkat bidang sehingga dilebur ke salah satu instansi yang mempunyai rumpun serupa. “Karena kebutuhan Kutim, saya tetap mempertahankan keberadaan Dinas Perkebunan sebagai salah satu SKPD di Kutai Timur. Hal ini berbeda dengan Dinas Pertambangan yang kewenangannya di tarik ke Provinsi sehingga tidak dapat dipertahankan,” terangnya seraya menyebutkan luas perkebunan di Kutim lebih 400 ribu hektar dan terbanyak perkebunan kelapa sawit.(SK3)
